Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu rencana Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat di perusahaan pelat merah tersebut. Niatan mereka melaporkan kasus itu pun diapresiasi oleh KPK.
"Bagi pihak-pihak yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia silakan melaporkannya ke saluran resmi pengaduan masyarakat KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (9/11/2021).
Ali mengaku hingga sore tadi belum ada laporan dari Sekarga yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Maka itu, ia berharap Sekarga segera mengirimkan laporan dugaan korupsi sehingga bisa segera ditindaklanjuti KPK.
"Karena kami cek per sore ini, belum ada laporan yang disampaikan oleh Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) kepada KPK melalui Persuratan maupun Pengaduan Masyarakat," kata dia.
Ali menjelaskan tahapan pengaduan masyarakat bila telah masuk ke Dumas KPK. Menurutnya, KPK bakal langsung merespons dengan memverifikasi dan menelaah data dari info awal yang disampaikan pelapor.
Lebih lanjut, kata Ali, KPK pastikan akan memberikan perkembangan atas laporan tersebut. Setelah dilakukan verifikasi. Lembaga antirasuah akan mengkonfirmasi apakah aduan itu masuk dalam katagori dugaan tipikor serta dalam lingkup kewenangaan dan tugas KPK.
"Konfirmasi detail tersebut kami sampaikan hanya kepada pihak pelapor sebagai upaya untuk melindungi identitas pelapor itu sendiri," ucap Ali.
Maka itu, KPK berharap pelapor dapat memberikan data yang valid dan lengkap. Selain itu, kata dia, pelapor juga diminta kooperatif bila KPK meminta tambahan bukti dari laporan awal yang diterima.
"Guna melengkapi keterangan awal yang dibutuhkan."
Baca Juga: Wamen BUMN Sebut Garuda Indonesia Secara Teknis Sudah Bangkrut
Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi di Garuda
Siang tadi, Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) mendatangi KPK guna memberikan dukungan agar lembaga antirasuah mengusut tuntas dugaan korupsi terkait pengadaan pesawat di Garuda.
"Kami mendatangi KPK untuk mengantar surat dukungan pada KPK untuk melakukan pengusutan terhadap transaksi yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi pengadaan pesawat," kata Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa.
Apalagi, salah satu komisaris maskapai penerbangan nasional tersebut, kata Tomy, pernah menyampaikan ke publik bahwa adanya dugaan mark up dalam pengadaan pesawat. Maka itu, ia berharap KPK tentunya dapat mengusut dugaan korupsi tersebut.
"Saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi Mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," ungkapnya.
Tomy menyebut, bila KPK kembali memerlukan data untuk diserahkan tentunya akan siap memberikan.
Namun saat ini, Tommy mengaku tidak membawa dokumen.
Berita Terkait
-
Datangi KPK, Serikat Pekerja Garuda Minta Usut Dugaan Korupsi 'Mark Up' Pengadaan Pesawat
-
KPK Periksa 6 Pengusaha Rokok Terkait Kasus Korupsi Apri Sujadi
-
Serahkan Dokumen Setebal 600 Halaman ke KPK, Dalih Pemprov DKI Ogah Tutup-tutupi Formula E
-
Pemprov DKI dan Jakpro Serahkan Dokumen Event Formula E ke KPK
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang