Suara.com - Menteri-menteri di kabinet disebut-sebut diberi kebebasan oleh Presiden Jokowi untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas mereka menjelang Pilpres 2024. Lalu apakah izin tersebut bakal berimbas pada kinerja menteri di pemerintahan?
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kebebasan yang diberikan Jokowi tidak lantas membuka kinerja menteri merosot. Diketahui, dari Gerindra sendiri ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju untuk ketiga kalinya dalam pemilihan presiden.
"Saya pikir sampai dengan saat ini dalam hal tahap wajar dan belum ganggu kinerja jalannya kerja menteri-menteri tersebut. Dan sampai sejauh ini, kami lihat yang dilakukan menteri-menteri itu dalam tahap wajar dan masih on the track dalam melakukan tugas-tugasnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Menurut Dasco apa yang dilakukan Jokowi untuk membebaskan para menteri menaikkan popularitas tidak ada yang salah. Sebab berdasarkan aturan, hal itu tidak dilarang.
"Sebenarnya dalam aturan undang-undang aturan KPU maupun dari presiden sendiri tidak ada larangan untuk para calon menteri melakukan sosialisasi pencapresan," kata Dasco.
Diketahui, Jokowi disebut-sebut memberikan kebebasan kepada menteri-menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas menjelang pemilu presiden 2024, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Dari paparan media-media selama ini, menteri-menteri yang hampir selalu masuk survei elektabilitas dan popularitas sebagai calon presiden, di antaranya Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto.
Kendati para menteri bebas meningkatkan elektabilitas dan popularitas, politikus Kamhar Lakumani mengatakan mereka tetap harus "meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik dari masyarakat."
Anggota kabinet yang akan maju ke pemilu presiden diharapkan tak mengorbankan tugas pokok sebagai menteri.
Baca Juga: Relawan GARIS Yakin PDIP Bakal Usung Ganjar di Pilpres 2024, Alasannya Ini
Kahar yang menjadi Deputi Bappilu Partai Demokrat menilai Jokowi tentu memiliki kepentingan yang jauh lebih besar terkait "memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas."
"Artinya para anggota kabinet yang akan maju pada kontestasi pilpres tak akan bersaing dengan dirinya."
"Pak Jokowi tentunya akan mempersilakan anggota-anggota kabinetnya yang berpeluang maju untuk tampil, beliau berkepentingan ada yang melanjutkan kebijakan-kebijakannya saat ini."
Beberapa waktu yang lalu, Ahmad Muzani berkata, "tidak ada masalah, artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas."
Gerindra sebagai partai asal Prabowo Subianto menyambut baik pernyataan Jokowi. Mereka menyebut itu itu cara sehat untuk memilih calon pemimpin masa depan.
"Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM
-
Raperda KTR Ancam 'Bunuh' Konser Musik Jakarta, Legislator: Banyak Mudharatnya
-
Pohon Tumbang Teror Warga Jakarta, Pramono Anung: 62 Ribu Sudah Dirapikan, Cuaca Ekstrem Biangnya