Suara.com - Pemerintah Korea Utara melakukan kontrol ketat kepada warganya yang menggunakan printer dan diklaim untuk mencegah penerbitan materi anti-negara.
Menyadur Radio Free Asia Jumat (12/11/2021), pihak berwenang Korea Utara meminta semua pemilik printer untuk mendaftarkan peralatannya kepada pemerintah.
"Printer secara khusus diatur oleh pemerintah dan sering diperiksa secara acak," kata seorang penduduk provinsi Hamgyong Utara kepada Layanan Korea RFA.
"Selama tindakan keras ini, anggota Biro Panduan Penerbitan keluar dan memeriksa printer terhadap dokumen yang mereka cetak," kata sumber itu, yang meminta anonimitas untuk alasan keamanan.
Pihak berwenang melakukan penyelidikan terhadap semua printer, baik di studio foto dan percetakan yang dioperasikan oleh pihak swasta.
Jika ingin memiliki alat percetakan tersebut, warga Korea Utara harus mendaftarkan izin, yang dianggap terlalu panjang dan ribet.
"Printer yang dimiliki oleh instansi pemerintah adalah printer dokumen hitam putih, tetapi di studio foto, mereka dapat mencetak foto berwarna dengan kualitas tinggi. Printer semacam ini bisa mencetak buku, sertifikat, dan dokumen penting lainnya, sehingga sering diperiksa," kata sumber tersebut.
"Tetapi semua printer yang belum terdaftar atau memiliki nomor seri yang berbeda dari dokumen pendaftarannya, akan disita," kata sumber tersebut.
Sumber tersebut juga mengungkapkan jika proses pendaftaran printer memakan proses yang panjang dan berlarut-larut.
Baca Juga: Heboh Pemotor Tertidur di Atas Motor, Publik Justru Berikan Apresiasi
"Terkadang ketika printer rusak, pemiliknya diam-diam membeli model yang sama dan menggunakannya seolah-olah itu yang rusak. Sepertinya itu sebabnya inspeksi ini dimulai," kata sumber itu.
"Studio foto yang kehilangan printer mereka selama tindakan keras ini tidak dapat mengeluh kepada siapa pun," jelasnya.
Sumber tersebut mengungkapkan jika penyitaan itu menyebabkan para pengusaha percetakan kehilangan mata pencaharian.
Saat ini, penggunaan printer lebih diatur daripada komputer, seorang penduduk dari North Hamgyong mengatakan kepada RFA.
"Banyak perusahaan dan orang akan dengan bebas menjual komputer kepada siapa pun, tetapi tidak dengan printer," kata sumber tersebut.
"Printer dikontrol dengan sangat ketat. Untuk membelinya, Anda harus meminta izin dari departemen jaminan sosial, departemen keamanan negara bagian, dan biro panduan penerbitan. Setelah itu, Anda harus mendaftarkan printer dan mendapatkan lisensi operator jika ingin mencetak apa pun," kata sumber yang meminta anonimitas karena alasan keamanan.
Meskipun ada banyak perusahaan yang mengimpor produk dari China dan negara lain, namun hanya satu yang mendapat izin menjual printer.
"Penggunaan komputer dan kamera digital terus meningkat di Korea Utara, tetapi hanya ada sedikit tempat di mana orang dapat mencetak dokumen dan foto," kata sumber kedua.
"Karena ketakutan jika percetakan swasta dapat mengeluarkan publikasi anti-partai atau anti-pemerintah, buku-buku kapitalis, selebaran propaganda, dan uang palsu, printer adalah target tindakan keras yang cukup terkenal," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru