- Syaifullah Tamliha menuding Jokowi sebagai penyebab kehancuran PPP
- Tamliha menyoroti intervensi pemerintah dalam konflik internal PPP
- Perubahan arah dukungan politik Jokowi dinilai membuat PPP terseret dan kehilangan arah
Suara.com - Sebuah tudingan keras dilontarkan oleh tokoh senior PPP, Syaifullah Tamliha, yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan dan kehancuran partainya.
Tudingan itu disampaikan Tamliha melalui podcast di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored.
"PPPP dibinasakan oleh Jokowi," tegas Tamliha, Senin (15/9/2025).
Sebelumnya, dalam podcast yang sama, Tamliha mengungkap bahwa ia merasakan adanya intervensi kekuasaan sejak periode pemerintahan Jokowi, terutama saat terjadi dualisme kepemimpinan antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy atau dikenal juga sebagai Romy.
Menurutnya, eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tidak menerbitkan SK pengesahan untuk kepengurusan Djan Faridz yang telah memenangkan pengadilan, namun justru mengesahkan kepengurusan Romy.
“Oleh Pak Jokowi waktu dulu kan yang diakui Romy, sampai inkrah Djan Faridz itu menang, tapi Yasonna tidak memberikan SK kepengurusan Djan Faridz,” ungkapnya.
Ia kemudian membandingkan perlakuan tersebut dengan apa yang diharapkannya dari pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
"Siapapun yang terpilih (sebagai Ketum PPP nanti), saya yakin Prabowo akan menerima dan menerbitkan SK-nya oleh Menteri Hukum. Tidak seperti zaman Jokowi, yang PPP dibinasakan begitu," sindirnya, menilai sikap pemerintah yang memihak salah satu kubu menjadi contoh buruk yang melukai stabilitas partai.
"Adapun, keputusan PPP sebelumnya untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024," ujar Tamliha, pada awalnya merupakan upaya untuk mengikuti arahan politik Presiden Jokowi.
Baca Juga: Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
"Waktu dulu kan arah Jokowi ke Ganjar," ucapnya, kemudian menceritakan bagaimana Suharso Monoarfa, secara khusus menemui Ganjar di Bali sebagai bagian dari pelaksanaan arahan tersebut.
Namun, ketika di tengah jalan, arah dukungan politik Jokowi bergeser ke Prabowo Subianto, menurut Tamliha, PPP seolah terjebak dan ditinggalkan.
"Ketika terjadi beloknya Jokowi ke Prabowo," ujarnya, mengisyaratkan partainya ditinggalkan dalam posisi sulit, dimana menurutnya, seharusnya partai PPP juga ikut mengganti dukungannya kepada Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.
Kombinasi dari konflik internal, intervensi, dan kesalahan dalam membaca arah politik inilah yang menurut Tamliha menjadi penyebab “binasanya” PPP di Pemilu 2024.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
-
Budi Arie Dicopot, Jhon Sitorus: Jokowi Kehilangan Satu Tangan
-
Copot Budi Arie, Pengamat: Prabowo Tak Ingin Ulangi Rekor Korupsi Era Jokowi
-
Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran Kembali Mencuat, Roy Suryo Bawa Bukti Baru Minta RDPU di DPR
-
Istana Bantah Reshuffle Kabinet Ajang 'Operasi Bersih-bersih' Orang Jokowi
-
Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Jenderal Gatot: Karena Sudah Merusak Negeri Ini
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!