Suara.com - Perwakilan pencari suaka asal Afghanistan yang berunjuk rasa akhirnya mau melakukan negosiasi dengan pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di dalam kantor yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/11/2021). Namun, perwakilan mereka ditolak karena pegawai UNHCR sudah pulang.
Awalnya para pencari suaka itu saing berdiskusi hingga hampir satu jam. Sampai pada akhirnya, sekira pukul 17.00 WIB, mereka menghampiri salah seorang petugas kepolisian untuk meminta ditemui dengan pihak UNHCR.
Petugas kepolisian tersebut lantas meminta lima orang perwakilan saja yang bisa masuk ke dalam kantor UNHCR.
Adu argumen sempat terjadi saat itu karena tidak adanya warga negara Afghanistan saja yang mau masuk, melainkan ada juga warga negara Palestina yang ingin menemui pihak UNHCR.
Setelah lima orang sudah terpilih, salah seorang petugas keamanan dari UNHCR turun dan menemui perwakilan pencari suaka bernama Hussein.
Petugas keamanan yang tidak menyebutkan nama itu kemudian mengatakan kepada Hussein, kalau tidak ada pertemuan karena pegawainya sudah pulang. Ia menyesalkan kepada Hussein karena sudah menawarkan negosiasi itu sejak pagi.
"Dari tadi kita sudah sampaikan kepada anda untuk mengirimkan perwakilan dari pagi. Tapi anda selalu menolak," kata petugas keamanan tersebut di halaman kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/11/2021).
Petugas keamanan itu kemudian mengatakan, kalau pengungsi pun harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Hussein menyebut, kalau bukan mereka yang melanggar hukum tetapi pihak UNHCR yang tidak mengikuti aturan hukum.
Kata Hussein, pihaknya telah memperjuangkan tuntutannya untuk dipindahkan ke negara pihak ketiga sejak bertahun-tahun lalu.
Baca Juga: WN Palestina Histeris Saat Unjuk Rasa Pencari Suaka Afganistan
"You always lie, you lie to the media, you lie to the world, you lie to the refugees, and you're lying now," ucap Hussein.
Merasa omongan Hussein sudah tidak sesuai konteks, penjaga keamanan UNHCR tersebut akhirnya menegaskan kembali kalau pengungsi yang berada di Indonesia harus taat kepada hukum.
Setelah keduanya selesai berbicara, akhirnya Hussein kembali kepada massa unjuk rasa untuk menjelaskan perbincangannya.
Tidak berselang lama, satu persatu dari pengunjuk rasa terutama yang membawa anak-anak memutuskan untuk pulang dengan menggunakan transportasi online.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Bikin Merinding, Video Viral Penyelamatan Pria yang Celananya Dimasuki Ular Kobra
-
Umrah Mandiri Jadi Sorotan, Wamenhaj: Itu Keniscayaan Karena Arab Saudi Sudah Buka Gerbang Lebar
-
Penumpang Asal Medan Tewas di Kursi Tunggu Bandara Soetta, Benarkah 'Death on Arrival' Penyebabnya?
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen