Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memahami alasan di balik perjanjian di bidang keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang disebut pakta AUKUS.
Sebelumnya Indonesia mendorong agar Australia tetap memenuhi kewajibannya menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan sesuai dengan 'Treaty of Amity and Corporation'.
Pakta keamanan tiga negara, yang sebagian dirumuskan untuk merespons kebangkitan China, telah memicu kekhawatiran, karena Australia akan memiliki kapal selam bertenaga nuklir lewat pakta tersebut.
Ketika ditanya tentang AUKUS di International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue di Bahrain akhir pekan kemarin (20/11), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan dia mengerti mengapa negara-negara bergerak untuk mengamankan kepentingan mereka.
"Secara resmi posisi kami adalah bahwa tentu saja Asia Tenggara harus tetap bebas nuklir, dan tentu saja ketakutan di antara negara-negara Asia Tenggara adalah bahwa [pakta] ini akan memicu perlombaan senjata," katanya.
"Tapi seperti yang saya katakan, penekanan setiap negara adalah untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Jika mereka merasa terancam, mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri," kata Prabowo.
"Dan inilah yang saya maksud bahwa kami memahami itu dan kami menghormati mereka."
Komentar Menhan Prabowodinilai telah menawarkan pandangan yang lebih pragmatis tentang pakta tersebut, setelah September lalu Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan "sangat prihatin" atas adanya aliansi tersebut, dan memperingatkan bahwa hal itu dapat memicu perlombaan senjata regional.
Pakta keamanan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, saat beberapa negara berusaha melawan klaim maritim China di jalur air yang strategis dan kaya sumber daya alam itu.
Baca Juga: Kedekatan Megawati dan Prabowo Subianto, Apakah Jadi Sinyal Pilpres 2024?
Pada hari Jumat (19/11), Amerika Serikat menyebut penggunaan meriam air oleh China terhadap kapal-kapal pemasok Filipina di Laut China Selatan berbahaya, provokatif, dan tidak dapat dibenarkan.
Angkatan Laut Indonesia pada bulan September meningkatkan patroli di sekitar pulau Natuna setelah kapal China dan AS terdeteksi di perairan terdekat, sementara baru-baru ini ada pula aktivitas kapal penelitian China di dekat anjungan minyak di daerah tersebut.
China belum mengklaim pulau-pulau Natuna, tetapi mengatakan memiliki hak penangkapan ikan di dekatnya dalam Sembilan Garis Putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan, sebuahklaim yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan tidak diakui secara internasional.
REUTERS
Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa.
Berita Terkait
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Peringatan Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II
-
Saran Connie Bakrie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, Saatnya Dengar Orang-orang Berpengalaman
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang
-
Klaim Perdamaian Baru Versi Trump: Iran Setuju, Hormuz Dibuka, Nuklir Dibatasi
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik