Suara.com - Putri dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), Zita Anjani angkat bicara soal kontroversi yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI) yang menerima dana hibah Rp900 juta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Zita Anjani mengaku sudah keluar dari yayasan tersebut.
Zita Anjani mengakui, memang pernah menjadi pembina perkumpulan Bunda Pintar Indonesia sejak tahun 2014. Namun, ketika dirinya ikut dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DKI Jakarta, ia langsung keluar dari organisasi nonprofit tersebut.
"Ketika saya memutuskan untuk terjun ke dalam kontestasi politik, saya telah mengundurkan diri dari segala aktivitas dan kegiatan Perkumpulan Bunda Pintar Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).
Wakil Ketua DPRD DKI itu mengaku surat pengunduran dirinya sebagai Pembina Yayasan BPI keluar pada 12 Maret 2019 lalu. Tak hanya Yayasan BPI, Zita Anjani juga menyatakan telah keluar dari banyak usaha lainnya.
"Semua itu saya lakukan semata-mata karena ingin fokus menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya ingin tunaikan semua hajat politik saya dengan penuh martabat, integritas, dan profesional," tuturnya.
Anggapan Zita Anjani masih terlibat dalam Yayasan BPI karena dalam laman resmi DPRD DKI Jakarta, profil Zita Anjani sebagai Wakil Ketua DPRD DKI masih tercatat sebagai Pembina Organisasi Nonprofit Bunda Pintar Indonesia.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan dana hibah dengan jumlah yang cukup besar kepada Yayasan Bunda Pintar. Yayasan itu dibina oleh Zita Anjani yang merupakan putri Zulkifli Hasan.
Pemberian dana hibah kepada Yayasan itu diketahui dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disahkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 belum lama ini.
Dari dokumen itu, diketahui Pemprov memberikan dana hibah sebesar Rp 900 juta. Uang yang digelontorkan itu terbilang besar karena dibandingkan dengan hibah kepada tempat lainnya hanya berkisar Rp25-50 juta.
Baca Juga: Bukan Jokowi, Stafsus Mensesneg Pastikan Formula E jadi Tanggung Jawab Pemprov DKI
Dana hibah yang diterima merupakan terbesar kedua. Penerima terbanyak adalah Karang Taruna DKI Jakarta yang mendapatkan Rp 1 miliar.
Dana senilai Rp 900 juta tersebut dikeluarkan dari anggaran Dinas Sosial DKI Jakarta melalui pemberian hibah. Nama program pemberian hibah Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta ke yayasan Bunda Pintar Indonesia adalah "Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi."
Yayasan Bunda Pintar Indonesia mendapatkan dana hibah dengan nama rekening "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar."
Dalam nama rekening tersebut, yayasan Bunda Pintar Indonesia menjadi yayasan dengan penerima hibah kedua tertinggi setelah hibah Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 1 Miliar.
Sebagai perbandingan, sejumlah yayasan nirlaba rata-rata mendapatkan hibah sebesar Rp 25-50 juta.
Seperti yayasan sekolah RA Al Alifiyah yang mendapat hibah Rp 25 juta, juga yayasan Putra Putri Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus hanya mendapat hibah Rp 50 juta.
Berita Terkait
-
Bukan Jokowi, Stafsus Mensesneg Pastikan Formula E jadi Tanggung Jawab Pemprov DKI
-
Kerja Hanya Sampai Oktober 2022, Anggaran TGUPP Anies Dipangkas Jadi Rp12,5 Miliar
-
Co-Founder E-Prix Harap Kontrak Formula E Jakarta Diperpanjang Usai 2024
-
Top 5 SuaraJakarta: Cyber Army MUI DKI, Kebuntuan soal Kenaikan UMK 2022
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT