Suara.com - Perseteruan politik antara kelompok Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono memasuki babak baru, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan pihak yang disebut pertama dalam upaya melegalisasi kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Rabu 24 November 2021, PTUN Jakarta menerbitkan putusan menolak gugatan Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kisruh Partai Demokrat.
Dengan demikian, negara mengakui AHY sebagai ketua umum yang sah partai berlambang bintang Mercy tersebut.
AHY, dalam pernyataan tanggapan atas putusan PTUN, turut menyebut Moeldoko tak akan pernah berhenti 'menggoyang' kepemimpinannya.
Bahkan, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, Moeldoko akan menghalalkan segala cara, termasuk 'membeli hukum', demi memenuhi ambisi politiknya mengambil tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.
Juru Bicara Kubu Moeldoko, M Rahmad, menegaskan AHY harus mengungkap siapa sosok 'senior TNI' yang diklaim menginformasikan Moeldoko berupaya 'membeli hukum' agar bisa mengambilalih kursi ketua umum Demokrat.
"AHY mengklaim telah diberi peringatan oleh senior-seniornya di TNI. Bahkan AHY menyebut seniornya mengingatkan soal upaya membeli hukum. Sepertinya AHY ingin menyampaikan kepada publik bahwa sampai saat ini, senior-seniornya di TNI masih rajin memberikan masukan-masukan," kata Rahmad, Jumat (27/11/2021).
Rahmad mengakui penasaran soal sosok 'senior TNI' yang disebut AHY. Sebab menurutnya, TNI selama ini diketahui tak pernah berpolitik, apalagi mencampuri urusan kepartaian.
"Sejak kapan TNI mencampuri urusan partai politik, Demokrat, yang posisinya saat ini adalah oposisi pemerintah?"
Baca Juga: Kabarkan Kondisi SBY Usai Operasi Kanker Prostat di Amerika, AHY Selipkan Pesan Haru
Agar pernyataan AHY bisa terkonfirmasi secara menyeluruh, Rahmad mengungkapkan ingin mempertanyakan klaim tersebut langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Kalau terbukti ada 'senior TNI' yang disebutkan AHY, maka sosoknya harus diungkapkan kepada publik.
"Panglima TNI tentu harus menjelaskan kepada publik dan mengungkapkan fakta-fakta, apakah yang disebut AHY itu benar? Jika benar, tolong dijelaskan, apa motif petinggi TNI yang rajin memberi masukan kepada AHY, ketua umum partai pposisi pemerintah itu?" kata Ramhad.
Menurutnya, uraian tersebut penting dan perlu diketahui publik, karena AHY telah menyatakan klaimnya ke hadapan masyarakat pula.
"Ini juga penting agar TNI tidak tercemar nama baiknya," kata Rahmad lagi.
Bantahan Demokrat
Berita Terkait
-
Kabarkan Kondisi SBY Usai Operasi Kanker Prostat di Amerika, AHY Selipkan Pesan Haru
-
Pesan Sedih AHY Lihat SBY Sakit Kanker Prostat: Rawatlah Orang Tua...
-
Ogah Pusing soal Tudingan Kubu Moeldoko, Sekjen Demokrat: Semuanya Cuma Pembodohan
-
Sowan ke Wapres Ma'ruf Amin, Panglima TNI Andika Laporkan Soal Keamanan Papua
-
Sebut Putusan PTUN jadi Wake Up Call, AHY: Jangan Ada Lagi Niat Ambil Alih Partai!
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Golkar Copot Musa Rajeckshah dari Ketua DPD Sumut, Sekjen Bongkar Alasannya
-
OTT KPK di Kalsel, Dua Orang Tiba di Gedung Merah Putih untuk Pemeriksaan Intensif
-
Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Berikut 5 Fakta Penting Terkait Penangkapan Ade Kuswara Kunang
-
Polri Akan Terapkan Contraflow di Tol Favorit Selama Libur Nataru! Berikut Titik dan Jadwalnya
-
Pemprov DKI Hibahkan Gedung YLBHI, Pramono Anung: Akses Keadilan Warga Tidak Mampu
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil