Suara.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengaku sudah melakukan pendalaman dalam dugaan bisnis PCR. Temuan awal Novel yakni adanya dugaan kolusi dalam dugaan bisnis tes PCR tersebut.
"Saya dan kawan-kawan melakukan penyelidikan singkat, menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini, yang tentunya ketika di sana, ketika saya dan kawan-kawan bisa mulai memahami lebih jelas soal bahwa ada dugaan kolusi, atau korupsi maka ini jadi hal menarik," kata Novel dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).
Novel menyebut ketika di tengah pandemi Covid-19, seluruh negara sangat memerlukan tes PCR. Apalagi, kata Novel, di Indonesia diduga ada indikasi pihak-pihak memonopoli bisnis PCR. Sehingga, harga tes PCR di Indonesia dianggap terlalu mahal. Ditambah pembebanan biaya bisnis PCR di Indonesia sangat membebankan keuangan negara dan masyarakat.
"Saya yakin barangkali ada di masyarakat yang butuh (tes PCR) dan meminjam uang. Sangat menyedihkan untuk kita," ungkapnya.
Lebih lanjut, pemahaman Novel terkait tes PCR bahwa untuk membuat laboratorium PCR sebetulnya tidak terlalu rumit. Tetapi dengan Laboratorium yang cukup sederhana itu bisa dilakukan. Namun, dengan adanya dugaan KKN dalam bisnis PCR sehingga seperti dimainkan hasil tes dengan biaya yang juga cukup mahal.
"Sampai kita semua harus menunggu 2-3 hari. Kalau mau lebih cepat bayarnya lebih mahal. Ini masalah serius. Tentunya Ketika hal sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian diambil keuntungan untuk pribadi atau kelompok-kelompok tentu ini masalah serius bukan dilihat sebagai hal sepele," kata Novel.
"Karena itu ini menjadi hal yang sangat penting untuk diusut lebih jelas," imbuhnya.
Novel kekinian tergabung dalam Kaukas Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Dan Keadilan untuk membantu melakukan auditor dalam bisnis tes PCR. Apalagi, Kaukas Masyarakat Sipil kini tengah memberikan layanan akses kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersedia diaudit.
Kaukus Masyarakat Sipil memberikan akses kepada Luhut setelah mengklaim bersedia diaudit dan telah membantah terlibat dalam bisnis PCR.
Baca Juga: Dugaan Bisnis PCR, Novel, Ferry hingga Refly Tantang Luhut dan Erick Bersedia Diaudit
Luhut dan Erick Tohir Diduga Berbisnis Tes PCR
Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menko Marves, Luhut dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.
Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.
Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.
Berita Terkait
-
Dugaan Bisnis PCR, Novel, Ferry hingga Refly Tantang Luhut dan Erick Bersedia Diaudit
-
ProDEM Akan Bawa Bukti Tambahan Soal Laporan Kolusi Bisnis PCR Luhut Dan Erick Thohir
-
Laporkan Dugaan Nepotisme Luhut-Erick Thohir Di Bisnis PCR, Ketua ProDEM Diperiksa Polisi
-
Eks Penyidik KPK Bongkar Fakta Hitam Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian
-
Digugat 21 Guru Besar, MKMK Siap Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Adies Kadir Pekan Ini
-
Geger Kabar Ratusan Pekerja Mie Sedaap Kena PHK, Menaker: Kita Monitor
-
Nasib Adies Kadir di MK di Ujung Tanduk? MKMK Segera Putuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik
-
Fakta Mengejutkan di Balik Tren Padel Jakarta: 185 Lapangan Tak Punya Izin Dasar
-
Kapan Pastinya THR ASN 2026 Cair? Ini Bocoran dari Menkeu Purbaya
-
Menkeu Ungkap Defisit BPJS Capai Puluhan Triliun, Siap-siap Iuran Naik?