Suara.com - Seluruh kader Ansor dan Banser di Aceh diminta untuk selalu waspada terhadap praktik politik yang dapat memecah belah jelang muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 34 di Lampung. Instruksi itu disampaikan langsung oleh PW Gerakan Pemuda Ansor Aceh.
Ketua GP Ansor Aceh Azwar A Gani mengingatkan kader di Aceh untuk dapat menghindari provokasi yang mengarah pada perpecahan dan pertikaian di internal lembaga NU.
"Waspada terhadap politik pecah belah bambu yang dijalankan oleh oknum tertentu untuk memecah belah NU menjelang Muktamar Ke-34," kata Azwar di Banda Aceh, Senin (29/11/2021).
Azwar melihat demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang di kantor PBNU sebelumnya punya kepentingan tertentu. Aksi itu sebagai protes surat yang dikeluarkan oleh Rais Aam PBNU, KH Miftahul Akhyar dan meminta agar Muktamar PBNU dipercepat menjadi 17 Desember 2021.
"Aksi demonstrasi tersebut adalah pintu masuk kelompok kepentingan untuk melawan otoritas tertinggi di NU yang diisi oleh ulama sesepuh. Kami mengutuk kejadian tersebut," ujarnya.
Azwar menyebutkan, GP Ansor Aceh memiliki 13 Pimpinan Cabang definitif dan 10 cabang persiapan dengan kader 1.000 orang yang tersebar di 23 kabupaten/kota se Aceh.
"Kita mempunyai kekuatan untuk mengawal seluruh proses dan persiapan Muktamar NU ke depan. Ansor akan tetap bersinergi dengan PC NU se Aceh dan selalu menciptakan kondisi positif menjelang acara besar NU," kata Azwar.
Dirinya juga mengimbau kepada seluruh kader Ansor khususnya di Aceh untuk tidak ikut terbawa arus cipta kondisi ini, dan selalu taat pada sumpah setia sesuai dengan arahan PW Ansor Aceh. (Antara)
Baca Juga: Polemik Jadwal Muktamar NU ke-34, Gus Khayat Singgung soal Syahwat Politik
Berita Terkait
-
Jelang Muktamar NU, Banser DKI Jakarta Siagakan 1.000 Anggota Amankan Kantor PBNU
-
Polemik Jadwal Muktamar NU ke-34, Gus Khayat Singgung soal Syahwat Politik
-
Tiga Kiai Sepuh di Jatim Sampaikan Dua Imbauan Ini Dukung Muktamar NU Dimajukan
-
Ini Alasan 3 Kiai Sepuh Setuju Muktamar NU di Lampung Dipercepat
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak