Suara.com - Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang sedang mewaspadai penyebaran virus corona Omicron.
Itu sebabnya, rencana penyelenggaraan kegiatan yang memicu kerumunan massa diminta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebaiknya diurungkan hingga pandemi mereda.
Salah satu rencana kegiatan yang akan diselenggarakan yaitu aksi reuni 212 pada Kamis, 2 Desember.
Aksi 212 merupakan aksi yang dilaksanakan tiap tahun yang dimulai pada tahun 2017 untuk menuntut dilakukannya tindakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang ketika itu menjabat gubernur Jakarta dalam kasus penghinaan terhadap Alquran.
Tetapi panitia acara menyatakan sedang mengupayakan agar kegiatan tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamudin meminta panitia acara mengurungkan niat. Dia khawatir, jika acara tetap diselenggarakan, sementara banyak negara sedang waspada penyebaran Omicron, maka angka kasus di Indonesia melonjak lagi.
"Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah."
"Namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh Umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang saat ini mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya."
Sultan mewanti-wanti walaupun pemerintah dan aparat keamanan tidak melarang penyelenggaraan aksi massa, jangan sampai menjadi lupa diri dan tidak peka pada kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat.
Baca Juga: Reuni 212 Pindahkan Lokasi Acara ke Tempat Ini, Wagub DKI Beri Pujian: Sangat Bijak
Demi keamanan, Sultan berharap rencana aksi 212 dibatalkan.
"Umat Islam Indonesia harus menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya dalam segala upaya preventif dan pemulihan sosial ekonomi bangsa dari ancaman pandemi Covid-19 yang masih terus bermutasi. Mari kita hargai dan hormati kerja keras ulil amri," tuturnya.
Sultan juga mengingatkan umat Islam tidak mudah terprovokasi dan tetap harus memiliki kesadaran ber-Islam secara wajar.
"Jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat."
Lokasi akan pindah ke Bogor
Panitia reuni 212 memindahkan rencana menyelenggarakan acara yang semula akan dilaksanakan di Lapangan Monumen Nasional dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, ke kawasan Masjid Az Zikra, Bogor, Jawa Barat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, panitia tidak mendapatkan izin menyelenggarakan acara di Monas dan Patung Kuda.
Ketua panitia Eka Jaya berkata, "panitia reuni akbar 212 memutuskan pelaksanaan reuni 212 akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di Masjid Az Zikra Sentul, Bogor, Jawa Barat."
Rencana pemindahan lokasi dari Jakarta ke Bogor, menurut Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria "itu baik. Di sana kan ada masjid besar, tempat yang luas, jadi saya kira ini putusan kebijakan yang sangat baik."
Riza Patria memuji kebijakan tokoh-tokoh alumni 212 itu. Dengan menyelenggarakan acara di Masjid Az Zikra "tidak mengganggu ketertiban umum."
Selain itu, juga untuk mencegah potensi terjadi penyusupan, kata Ahmad Riza.
Kabar terbaru, Kapolres Bogor AKBP Harun menyebutkan tidak akan memberikan izin kegiatan tersebut diselenggarakan di Kabupaten Bogor. "Kabupaten Bogor masih level 3, belum mengizinkan untuk kegiatan berkumpul dengan jumlah besar," katanya kepada Suara.com, Selasa (30/11/2021).
Camat Babakan Madang Cecep Imam belum lama ini juga mengatakan belum menerima surat permohonan penyelenggaraan acara reuni 212. "Saya nggak mau ngarang, besok akan dicek karena info dari pihak yayasan," katanya.
Selain reunian, panitia juga mengagendakan kegiatan doa bersama untuk putra almarhum penceramah Arifin Ilham, Ameer Azzikra.
Reuni 212 akan disiarkan secara langsung.
Panitia mengimbau kepada seluruh pendukung di berbagai daerah untuk membuat acara yang sama dengan tetap menjaga ciri khas serta menerapkan protokol kesehatan.
Seluruh pendukung juga diminta untuk mengadakan aksi kemanusiaan.
"Berupa pembagian paket sembako, bedah rumah, membersihkan tempat ibadah, membersihkan sungai, pengobatan gratis dan lain sebagainya."
Bantah tudingan dibiayai FPI
Novel Bamukmin membantah tuduhan reuni 212 yang akan datang didanai Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia, dua ormas yang sudah dilarang pemerintah.
Novel seorang mantan pengurus FPI, sekarang menjadi wakil sekretaris Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin.
"Kelompok yang anti terhadap reuni 212 itu jelas kelompok pendukung atau memang penista agama yang dibungkus agama, padahal aslinya hanya komunisme," ujar Novel Bamukmin dalam laporan terkini.id pada Senin, 22 November 2021.
"Mereka ingin mengganti dengan trisila dan ekasila melalu RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)," kata Novel Bamukmin.
Dalam reuni nanti sekaligus akan menyuarakan beberapa aspirasi.
Salah satunya menuntut pembebasan Habib Rizieq Shihab.
"Tujuh juta orang akan hadir karena massa 212 sudah kangen untuk reuni dan dengan momen yang sangat penting, yaitu untuk membebaskan Imam Besar Habib Rizieq Shihab, serta usut tuntas pembantaian enam laskar FPI," kata Novel Bamukmin.
"Karena massa 212 sudah (banyak) yang kangen untuk reuni dan dengan momen yang sangat penting." [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
7 Fakta Reuni Akbar 212 di Monas, Isu Palestina Menggema Hingga Dihadiri Gubernur
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
-
Tepati Janji: Gubernur Pramono Muncul di Reuni Akbar 212, Ini Reaksi Massa!
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung
-
Kejagung Geledah Dua Tempat Penukaran Uang Asing Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Pome