Suara.com - Pernyataan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal bermasalahnya kontrak-kontrak di dalam BUMN menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Salah satu yang menyoroti pernyataan tersebut ialah Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arief Poyuono.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Arief Poyuono menduga ada agenda di balik pernyataan Ahok yang menyebut banyak kontrak-kontrak bermasalah di BUMN.
Ia menuding Ahok sedang bersiap-siap menggantikan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kok kayaknya sudah override mengatakan kontrak-kontrak di BUMN banyak yang merugikan BUMN, jangan-jangan Pak Ahok siap-siap mau jadi Menteri BUMN nih ganti Erick Thohir yang dikira kurang banyak tahu kalau banyak kontrak-kontrak di BUMN itu banyak yang merugikan BUMN," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Desember 2021.
Di sisi lain, Arief melihat bahwa Erick Thohir sedang bekerja keras untuk membenahi kontrak-kontrak di BUMN agar mampu memberi keuntungan bagi negara.
Dengan itu, Arief menggarisbawahi bahwa pernyataan Ahok soal banyak kontrak di BUMN bermasalah dan merugikan negara kurang tepat.
"Mungkin kontrak-kontrak masa lalu mungkin iya," kata Arief.
Lebih lanjut, Arief Poyuono mengapresiasi tindakan Erick Thohir dalam merespons ucapan Ahok.
Baca Juga: Berdikari Borong 3 Penghargaan Sekaligus dari BUMN Awards 2021
Arief menilai kini tinggal giliran Ahok memberikan data-data terkait kontrak di Pertamina yang bermasalah dan merugikan agar bisa di eksekusi oleh direksi Pertamina yang nantinya akan di setujui oleh menteri BUMN.
"Engga perlu gaduh dalam melakukan pengelolaan BUMN, kerja saja ditempat dimana ditugaskan yaitu di Pertamina, jangan ngurusin yang sudah jadi urusan Komisaris dan direksi BUMN lainnya, itu baru profesional namanya," pungkas Arief.
Sebelumnya diketahui bahwa Ahok secara blak-blakan membongkar banyaknya kontrak di BUMN yang merugikan.
"Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain?" jelas Ahok dalam kanal YouTube miliknya.
Ahok juga menyebut hal itu diperparah dengan adanya dugaan direksi yang kongkalikong dengan oknum BPK. Menurutnya, para direksi atau dirut yang melakukan hal demikian seharusnya dipecat.
"Mungkin Anda terlindungi oknum BPK, tidak ada kerugian kali atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar, mungkin. Tapi, kalau saya, pasti Anda saya proses," tegas Ahok.
Tag
Berita Terkait
-
Erick Thohir Bakal Ubah BUMN yang Pendapatannya Rp50 Miliar Jadi Swasta
-
Buat Ketahanan Pasokan, Subholding Pertamina Sepakati Perjanjian Jual-Beli Gas
-
Menteri Erick Thohir Buka Suara Soal Pernyataan Ahok Terkait BUMN
-
Kembali Tutup 74 Anak dan Cucu Usaha BUMN, Erick Thohir: Harus Dibongkar dan Disetop
-
Berdikari Borong 3 Penghargaan Sekaligus dari BUMN Awards 2021
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan