Suara.com - DPRD Jakarta mendesak Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), Mochamad Yana Aditya, untuk mundur dari jabatannya. Desakan ini dianggap wajar sebagai akibat dari memburuknya penilaian terhadap kinerja BUMD seiring beberpa kecelakaan yang terjadi beberapa hari terakhir.
Terkait itu, Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai dorongan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mencopot Dirut TransJakarta adalah imbas dari kecelakaan yang sudah sering terjadi.
"Permintaan (mencopot Dirut Transjakarta) hal yang wajar, karena kecelakaan yang sama terjadi berulang kali," ujar Djoko saat dikonfirmasi, Jumat (3/12/2021).
Djoko juga menyebut DPRD sebagai Badan Legislatif memang memiliki fungsi pengawasan agar program kerja Pemprov DKI berjalan dengan baik. Apalagi setiap tahunnya Transjakarta selalu mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"Fungsi dewan kan memang mengawasi pemerintah ya. Apalagi Transjakarta kan juga dapat subsidi dari APBD," katanya.
Djoko tak mau langsung setuju dengan desakan pencopotan Dirut TransJakarta. Namun, ia hanya meminta agar BUMD tersebut segera melakukan evaluasi dan membenahi diri.
"Artinya nanti bagaimana eksekutif merespon, makanya Transjakarta harus introspeksi diri apakah fungsi pengawasan terhadap operator sudah maksimal atau belum," pungkasnya.
Sebelumnya, angkutan umum TransJakarta belakangan ini mendapatkan sorotan karena kerap terjadi kecelakaan. Kejadian terbaru adalah bus menabrak pos polisi di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jalan Mayjen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencopot Direktur Utama PT Transjakarta, Mochamad Yana Aditya.
Baca Juga: Armada Sering Kecelakaan, Pemprov DKI Curiga Kinerja Direksi TransJakarta Tak Optimal
Pencopotan Dirut ini menurutnya perlu dilekukan sebagai efek kejut bagi jajaran direksi Transjakarta untuk bisa berbenah. Apalagi peminat posisi Dirut BUMD ini disebutnya mudah dicari penggantinya.
"Untuk shock terapy, ya copot aja dirutnya, direksinya dan ganti yang baru. Banyak yang berminat untuk menjadi Dirut TJ dengan gaji yang begitu besar," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (3/12/2021).
Yana sendiri diketahui baru diangkat menjadi Dirut per tanggal 8 November 2021 menggantikan Sardjono Jhony Tjitrokusumo yang wafat pada 3 Oktober 2021. Meski belum sampai sebulan, Gilbert menilai pencopotan masih tetap harus dilakukan.
Pasalnya, Yana masih belum bisa menunjukan kinerjanya mencegah terjadinya kecelakaan.
"kalau kinerjanya enggak baik, masak mau digaji terus? Kita enggak tahu akan ada korban siapa lagi. Diganti saja karena artinya dia memang enggak mampu," kata Gilbert.
Selain itu, Gilbert juga menyarankan agar jajaran direksi di bawah Yana dipecat.
Berita Terkait
-
Curiga Kinerja TransJakarta Tak Optimal, Pemprov DKI Minta KNKT Lakukan Audit
-
Armada Sering Kecelakaan, Pemprov DKI Curiga Kinerja Direksi TransJakarta Tak Optimal
-
Rentetan Kecelakaan TransJakarta, Pemprov DKI: Kami Akan Panggil Direksinya
-
40 Hari Terakhir 5 Kali Kecelakaan, Pengamat Desak Manajemen TransJakarta Dievaluasi
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?