Suara.com - Pemprov DKI Jakarta bakal meminta dilakukan audit terhadap PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Pasalnya, ada kecurigaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang transportasi itu tidak bekerja secara optimal.
Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan audit perlu dilakukan oleh pihak yang paling kompeten, yakni Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"Yang punya kompetensi itu saya kira KNKT. Makanya, Transjakarta akan kerja sama dengan KNKT karena di sanalah yang punya kompetensi itu," ujar Riyadi saat dikonfirmasi, Jumat (3/12/2021).
Audit ini, kata Riyadi, dirasa penting karena kecelakaan sudah sering terjadi. Salam waktu 40 hari saja sudah ada lima kali kecelakaan.
"Ini karena sering kecelakaan, kita akan audit secara menyeluruh," tuturnya.
Audit ini juga perlu dilakukan untuk mengecek lebih jauh potensi kinerja yang tak optimal ini. Setelah audit dilakukan, baru akan diambil keputusan untuk perbaikan TransJakarta.
"Ada indikasi, memang ada kinerja (jajaran Transjakarta) yang tidak dilaksanakan secara optimal, begitu," pungkasnya.
Komisi B DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen TransJakarta terkait kasus sopir menabrak pos polisi di dekat Pusat Grosir Cililitan (PGC) pada Kamis (2/12) kemarin. Rencananya, pemanggilan terhadap manajemen TransJakarta untuk menjelaskan soal kronologi tabrakan tersebut.
"Kami sudah agendakan, jadi Senin siang kami akan panggil TransJakarta untuk menjelaskan," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Jumat (3/12/2021).
Baca Juga: 40 Hari Terakhir 5 Kali Kecelakaan, Pengamat Desak Manajemen TransJakarta Dievaluasi
Selain TransJakarta, DPRD DKI juga akan memanggil Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pembina BUMD.
Wakil Rakyat yang berkantor di Jalan Kebon Sirih itu meminta manajemen BUMD DKI bidang jasa transportasi tersebut untuk memperbaiki sistem internal.
Bahkan, perbaikan tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi anggota dewan saat pertemuan terakhir ketika ada kecelakaan di Cawang, Jakarta Timur, yang menewaskan dua orang, yakni sopir dan penumpang TransJakarta pada Oktober 2021.
Selain perbaikan, anggota dewan juga sebelumnya meminta agar manajemen menyediakan klinik di setiap depo TransJakarta.
"Kemudian itu juga ada dirut baru di sana, kami juga ingin dirut baru ini 'aware'-lah untuk masalah ini, karena ini menyangkut nyawa manusia," katanya.
Berita Terkait
-
Armada Sering Kecelakaan, Pemprov DKI Curiga Kinerja Direksi TransJakarta Tak Optimal
-
Rentetan Kecelakaan TransJakarta, Pemprov DKI: Kami Akan Panggil Direksinya
-
40 Hari Terakhir 5 Kali Kecelakaan, Pengamat Desak Manajemen TransJakarta Dievaluasi
-
Tabrak Separator Busway Ratu Plaza, Sopir TransJakarta: Botol Air Gelinding Kena Pedal Gas
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Pemprov DKI Kucurkan Rp100 M, Sulap Wajah Rasuna Said Usai Tiang Monorel Lenyap
-
Mentan Keseleo Lidah, Sebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil Bukan KDM, Langsung Istighfar dan Minta Maaf
-
Balita 4 Tahun Kena Peluru Nyasar Tawuran di Medan, KemenPPPA: Ini Ancaman Nyata Bagi Anak
-
Polisi Bongkar Praktik 'Love Scamming' di Sleman, Korban di Luar Negeri Dijebak Pakai Konten Porno
-
Gunung Sampah Kembali Muncul di Tangsel, Ini 6 Fakta Terbarunya
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM Dunia, DPR: Ini Tanggung Jawab Moral, Beri Contoh Dulu di Dalam Negeri
-
Kubu Laras Sebut Jaksa Berkhotbah Moral, Gagal Paham Feminist Legal Theory dan Unsur Mens Rea
-
Pledoi Laras Faizati Dianggap Angin Lalu, Jaksa Tetap Tuntut Laras Faizati 1 Tahun Penjara
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka