Suara.com - Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memuaskan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut tergambarkan dalam hasil kaijan lembaga survei Polmatrix Indonesia.
Dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (5/12/2021), menunjukkan 80,1 persen dari 2.000 responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini.
“Kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai rekor tertinggi lebih dari 80 persen,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto seperti dikutip Antara.
Dedik menjelaskan, dari hasil survei tersebut, diketahui tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi, salah satunya, berbagai program pemulihan pascagelombang kedua Pandemi Covid-19.
“Pemulihan pascagelombang kedua Covid-19 dan makin dipercayanya Indonesia oleh dunia berdampak pada tingginya kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya.
Selain penanggulangan Covid-19 serta program pemulihan ekonomi akibat pandemi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada 2022 serta komitmen pemerintah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (COP 26) di Glasgow.
Lantaran itu, Dendik mendorong pemerintah untuk menjaga tingkat kepuasan publik. Apalagi saat ini banyak negara masih menghadapi ancaman varian baru Covid-19 Omicron.
Selain itu, Polmatrix Indonesia mendorong pemerintah lebih mendengar masukan dan kritik dari publik, sehingga kebijakan dan berbagai program yang berjalan dapat menjawab persoalan masyarakat.
Masih merujuk pada survei Polmatrix Indonesia, setidaknya ada 18,4 persen responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.
Baca Juga: Prabowo dan Ganjar Terpaut Tipis di Survei Capres, Pengamat: Pemilih Jokowi Lari ke Ganjar
Untuk diketahui, lembaga survei Polmatrix Indonesia pada 21-30 November 2021 menggelar survei terkait penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, elektabilitas sejumlah tokoh yang diyakini maju jadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024, dan elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2024.
Survei melibatkan 2.000 responden yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Ribuan responden itu tersebar di 34 provinsi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor