Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyoroti fenomena para menteri di Kabinet Jokowi yang berniat mencalonkan diri sebagai capres 2024'
Ia mengatakan bahwa menteri Presiden Jokowi punya hak untuk ikut Pilpres 2024, namun ada hal lain yang menurutnya harus diperhatikan.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Herzaky menyebut para menteri harus memberikan kerja nyata agar masyarakat bisa menilai dan memberi dukungan.
"Setelah itu, baru turun gelanggang di 2024 dengan meninggalkan warisan yang baik untuk penerusnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ujarnya, Rabu (8/12/2021).
Terkait pandemi Covid-19 yang masih persoalan besar di tanah air, Herzaky berharap agara para menteri di Kabinet Jokowi lebih berfokus pada pekerjaan masing-masing demi mengatasi pandemi dan dampaknya. Ia meminta agar mereka mengesampingkan dulu urusan pilpres 2024.
"Setiap warga negara Indonesia, termasuk para menteri, memiliki hak dan sah-sah saja jika berkeinginan menjadi calon presiden di 2024," ujar Herzaky.
Ia juga meyoroti tanggung jawab para menteri untuk menyejahterakan rakyat terlebih dahulu sebelum fokus pada Pilpres 2024.
"Mereka harus mengingat, ada tugas dan tanggung jawab besar yang sedang mereka emban saat ini. Rakyat sedang susah karena pandemi Covid-19," ucapnya.
Lebih lanjut Herzaky menyebut bahwa saat ini banyak rakyat yang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, dan mengalami penurunan penghasilan secara drastis akibat pandemi.
Baca Juga: Sebut Semeru Erupsi Tanpa Peringatan dari Otoritas, Andi Arief: Gagalnya Sistem Bekerja?
"Saat ini, lebih baik fokus menunjukkan kinerja terbaik di tanggung jawabnya masing-masing," ucapnya.
Menurutnya, rakyat akan jauh lebih mengapresiasi para pejabat publik yang berkinerja baik di kala pandemi ini.
"Tentunya dengan melakukan kerja nyata dan bermanfaat untuk rakyat, daripada yang lebih sibuk melakukan politik pencitraan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Elektabilitas Demokrat dan AHY Moncer, Kemenangan Melawan Moeldoko Disorot
-
PPKM Level 3 Nataru Batal, Anak Buah AHY: Pemerintah Jangan Plin plan Kayak Dulu-dulu
-
Demokrat Klaim Elektabilitas AHY Naik, Tomi: Untuk Membawa Bangsa ini Menjadi Lebih Baik
-
Jokowi Sebut Perjuangan Ibarat Bung Karno, Politikus Demokrat Sindir soal Utang
-
Sebut Semeru Erupsi Tanpa Peringatan dari Otoritas, Andi Arief: Gagalnya Sistem Bekerja?
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo