Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih berada di rangking 102 dari 180 negara di Asia.
Karena itu, Jokowi meminta penegak hukum termasuk KPK bekerja keras memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi.
"Indonesia masih di ranking 102. ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama," ujar Jokowi saat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Mantan Gubernur DKI Jakarta menuturkan, jika dibandingkan dengan negara- negara Asia Tenggara, rangking Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020 harus diperbaiki.
Ia mencontohkan, Singapura yang berada di peringkat ketiga. Lalu Brunei Darussalam berada di peringkat 35 dan Malaysia berada di peringkat 57.
"Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi. Singapura ini ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35. Ini di Asia, bukan di Asia Tenggara. Ini dari 180 negara Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57," ucap dia.
Namun, kata Jokowi, ada perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data BPS mengenai indeks perilaku antikorupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik.
"Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 20211 di angka 3,88, artinya semakin tahun semakin membaik," tutur Jokowi.
Jokowi melanjutkan, pemberantasan korupsi tidak boleh terus identik dengan penangkapan, namun harus mengobati akar masalah. Pencegahan kata dia merupakan langkah yang lebih fundamental.
Baca Juga: KPK Tangkap 1.291 Tersangka Korupsi, Firli: Tak Pernah Berantas Korupsi
"Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental dan kalau korupsi berhasil kita cegah maka kepentingan rakyat terselamatkan," tutur dia.
Selain itu kata Jokowi dukungan masyarakat dan pemberantasan korupsi juga harus dimanfaatkan.
" Penanaman budaya anti korupsi sejak dini juga merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi, membangun kesadaran diri adalah kunci mental anti korupsi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi