Diperkirakan sedikitnya 1 juta orang – kebanyakan etnis Uyghur – telah dikurung di kamp-kamp pendidikan ulang di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir.
Pengadilan independen ini adalah upaya terbaru untuk meminta pertanggungjawaban China atas kebijakannya terhadap orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.
Sekitar 30 saksi dan ahli memberikan bukti dan keterangan secara terbuka di pusat kota London awal tahun ini, menuduh terjadinya penyiksaan, pemerkosaan dan penganiayaan oleh aparat di kamp-kamp tahanan.
Pengadilan itu juga memeriksa bukti-bukti terkait pemisahan anak-anak dari keluarga mereka dan penghancuran bangunan-bangunan masjid.
Menurut Adrian Zenz, akademisi yang meneliti kasus ini, salah satu bukti penting yakni dokumen Pemerintah China yang bocor, menunjukkan hubungan langsung Presiden Xi Jingpin ke kamp tahanan.
Pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan, kebijakan Beijing terhadap etnis Uyghur sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Lembaga legislatif di Inggris, Belgia, Belanda, dan Kanada juga telah menetapkan hal yang sama.
Sejumlah anggota Parlemen Inggris mendesak pemerintahnya untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan pengusaha yang turut bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap etnis Uyghur.
"Pemerintah harus mengambil tindakan sekarang. Bukti-buktinya sudah sangat jelas," kata Helena Kennedy, seorang anggota Parlemen Inggris.
Baca Juga: 10 Potret Guli Nazha, Wanita Tercantik dari Uyghur Pesaing Dilraba Dilmurat
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.
Berita Terkait
-
YLBHI Bongkar 'Sisi Gelap' Penanganan Demo: Penyiksaan, Kriminalisasi, dan Upaya Bungkam Korban
-
'Belum Terlihat'? Pernyataan Menteri HAM soal Pendemo Hilang Tuai Kritik Pedas!
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
-
Tak Hanya Cari Fakta, LPSK Ungkap Misi Kemanusiaan Tim Investigasi Kerusuhan
-
Aktivis Vian Ruma dan Ironi Suara Rakyat yang Dihilangkan
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah