Sidang Dugaan Korupsi Lahan Munjul, Jaksa KPK Hadirkan Tiga Saksi Hari Ini

Suara.com - Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (16/12/2021).

Sidang kali ini masih beragendakan pemanggilan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK. Ada sekitar tiga saksi yang akan dihadirkan dihadapan majelis hakim dengan duduk sebagai terdakwa eks Direktur Utama PT. Perumda Pembangunan Jaya, Yoory Corneles.

Ketiga saksi yakni, Yurisca selaku notaris; pegawai PT. Perumda Sarana Jaya, Harbandiono; dan Direktur Pengembangan PT. Perumda Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys.

"Saksi-saksi kasus Munjul hari ini, Yurisca (notaris), Harbandiono (sarana jaya), dan Indra Sukmono Arharrys (Sarana Jaya)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (16/12/2021).

Para saksi bukan hanya memberikan kesaksian untuk terdakwa Yoory Corneles. Namun, untuk pula pihak swasta yang turut melakukan korupsi bersama Yoory Corneles.

Dakwaan Jaksa

Dalam dakwaan Jaksa KPK, Yoory didakwa telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 152.565.440.000.00 terkait kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Yorry didakwa korupsi bersama-sama Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian; Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI).

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa. Sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum," kata Jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan dakwaan.

Baca Juga: Dicecar JPU KPK soal Pergub Rumah DP Rp 0, Eks Kepala Inspektorat DKI Ngaku Banyak Lupa

Dalam dakwaan Jaksa, Yoory melakukan korupsi lahan Munjul untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi.

Yoory dijerat Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.