Suara.com - Pro dan kontra mengenai presidential threshold menjelang pilpres 2024 semakin gencar diperdebatkan. Beberapa pihak meminta agar presidential threshold tak diubah.
Di sisi lain, ada juga pihak yang ingin agar ambang batas diturunkan, bahkan ada juga yang menghendaki nol persen.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pengamat Politik Boni Hargens menolak presidential threshold nol persen, pasalnya ia merasa khawatir jika Habib Rizieq maju sebagai capres.
Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi merusak ideologi negara di masa depan.
"Kalau nol persen, nanti Habib Rizieq bisa jadi capres dari kelompok tertentu dan berpotensi memunculkan pergolakan politik," ujarnya, Rabu (15/12/2021).
Tak berhenti sampai di situ, ia juga mengaku khawatir apabila Habib Rizieq menjadi capres.
"Nanti dia bisa mengusung isu agama, propaganda-propaganda yang cukup provokatif. Itu semua yang akan terjadi," ucapnya.
Menurutnya hal ini jika benar-benar terjadi tentunya akan menguras energi negara secara besar-besaran. Bahkan, dirinya juga menduga akan adanya ketidakstabilan di tanah air.
"Itu sulit dikendalikan karena begitu banyak pemain yang menganggu presiden terpilih," katanya.
Baca Juga: PT Masih Terlalu Tinggi, PKB Usul Ambang Batas Presiden Turun jadi 5-10 Persen
Meskipun begitu, Boni Hargens mengakui bahwa secara teoritis presidential threshold nol persen memang lebih demokratis.
Sebab, menurutnya, penghapusan ambang batas presiden membuat pemilih punya banyak pilihan sehingga kebebasan menjadi optimal dalam menentukan pemimpin.
"Akan tetapi, untuk konteks di Indonesia, hal itu belum cukup. Karena kita masih berhadapan dengan pergolakan ideologis," tandasnya.
Berita Terkait
-
Cak Imin Usul Presidential Threshold 5 Persen, Sudjiwo Tedjo Sindir: Gimana Kalau Dilelang
-
Menggugat Presidential Threshold, Gatot Nurmantyo: Bangkit atau Punah!
-
PKB Nilai Penurunan Presidential Threshold Bisa Cegah Politik Identitas
-
Soal PT 0 Persen, Nawawi: Itu Pendapat Pribadi Firli Bahuri, Bukan Hasil Kajian KPK
-
PT Masih Terlalu Tinggi, PKB Usul Ambang Batas Presiden Turun jadi 5-10 Persen
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu