Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ambil pusing menanggapi adanya inisiatif PKB yang mengajak PPP dan PAN untuk membentuk poros baru di Pilpres 2024 mendatang. Namun menurutnya kontestasi masih jauh, tapi tak salah membangun komunikasi di awal.
"Segala sesuatu ini masih jauh. Tetapi pembicaraan sangat layak untuk dibahas. Untuk diobrolkan dan itu artinya sebuah langkah-langkah awal dan itu bisa-bisa saja. Kita juga senang," kata Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (16/12/2021).
Untuk PKS sendiri, dalam menentukan ikut atau tidaknya membentuk poros baru dalam Pilpres 2024 mendatang, masih tergantung keputusan Majelis Syuro.
"Tetapi prinsipnya keputusan tergantung nanti pada keputusan majelis syura," ungkapnya.
Lebih lanjut, Aboe mengatakan, PKS akan mengikuti semua perkembangan manuver politik jelang Pilpres 2024. Usulan-usulan yang ada termasuk membentuk poros baru dianggap hal baik.
"Kita lihat saja nanti. Yang jelas itu langkah-langkah baik," tandasnya.
Ajakan PKB
Sebelumnya elite PKB siap untuk membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa PKB berkinginan untuk memimpin poros koalisi sendiri pada Pilpres 2024.
Baca Juga: PPP Buka Peluang Bagi Erick Thohir Nyapres di 2024
”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Nggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," kata Jazilul, Kamis (16/12/2021).
PKB melihat ada peluang terbentuknya poros baru. Sebabnya, dikatakan Jazilul kendati saat ini koalisi partai politik sangat solid, namun bukan tidak mungkin menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik yang membuat parpol menentukan langkah masing-masing.
"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19,” ujar Jazilul.
Menurut Jazilul ada satu hal yang bisa memudahkan PKB merealisasikan untuk memimpin terbentuknya poros baru. Hal itu ialah dengan menurunkan aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 5-10 persen.
"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi,” kata Jazilul.
Jazilul sendiri mengajak partai politik lain yang dimungkinkan untuk membentuk poros baru tersebut.
Berita Terkait
-
PSI Geram dengan Sikap DPR, Koordinator Jubir: Jangan Jadi Pemberi Harapan Palsu
-
Respons Positif Ajakan PKB Bentuk Poros Baru, Elite PPP: Dahsyat Kalau Jadi
-
Interupsi Sebelum Puan Pidato, Politisi PKB Singgung Rasa Kemanusiaan Harus Dijunjung
-
RUU TPKS Dinanti-nanti, PKB: Banyak yang Nilai DPR Gagal, Tak Punya Sense of Crisis
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting