Suara.com - Pemerintah menerapkan lockdown di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat setelah ditemukan satu kasus pertama varian omicron di Indonesia.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto menyebut penutupan Wisma Atlet akan dilakukan selama tujuh hari untuk mencegah varian omicron keluar dari area wisma atlet.
“Perkembangan situasi terakhir menjadikan pemerintah harus bertindak cepat mencegah terjadinya transmisi lokal virus Varian Omicron. Isolasi RSDC adalah langkah yang diharapkan efektif untuk tujuan tersebut,” kata Suharyanto, Jumat (17/12/2021).
Keputusan ini diambil berdasarkan rapat koordinasi dengan Menko Marinvest, Menteri Kesehatan, TNI, dan Satgas Penanganan Covid-19 dan kementerian/lembaga terkait pada Selasa (16/12/2021).
Suharyanto juga meminta bagi pasien yang sudah selesai masa karantina di Tower 4 RSDC Wisma Atlet selama 14 hari ke belakang, untuk terus memantau kondisi kesehatan.
"Apabila terjadi gejala segera laporkan kepada puskesmas di wilayahnya," tegasnya.
Menurutnya, karena tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran terbatas jumlahnya dan akan segera diberlakukan isolasi area Wisma Atlet, maka tenaga kesehatan untuk Rusun Nagrak akan didukung oleh sumber daya manusia dari Dinas Kesehatan Jakarta.
Berdasarkan data per Kamis (16/12/2021), jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ada sebanyak 123 orang dari total 7.894 tempat tidur yang tersedia.
Ratusan pasien bergejala ringan hingga sedang yang terdiri dari 44 Pria dan 79 Wanita itu tengah dirawat di tower 5, 6, dan 7.
Baca Juga: Geger Omicron di Wisma Atlet Jakarta, PKS: Jangan Kecolongan Lagi Seperti Varian Delta
Sejak beroperasi 23 Maret 2020, RSD Wisma Atlet Kemayoran telah didatangi berbagai kategori pasien Covid-19 hingga jumlahnya mencapai 129.484 orang.
Aris mengatakan sebanyak 129.361 orang telah keluar dari RSD Wisma Atlet, yaitu karena sembuh sebanyak 127.717 orang, dirujuk ke RS lain sebanyak 1.048 orang, sementara pasien yang meninggal dunia 596 orang.
Berita Terkait
-
Kasus Covid-19 Melonjak, Empat Pertandingan Liga Inggris Lagi Ditunda
-
Varian Omicron Masuk Indonesia, Performa Tes WGS Jangan Kecolongan Lagi
-
Kembali Dilanda Covid-19, Rumah Sakit Di Inggris Kekurangan Staf
-
Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
-
Tiba di Prancis Harus Isolasi Mandiri
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan