Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sebesar 20 persen kini menjadi perdebatan alot di kalangan politisi.
Sebagian partai politik menyerukan dan mendesak agar persentase presidential threshold diturunkan bahkan hingga nol persen.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas memberikan tanggapan terkait polemik presidential threshold (PT) yang ramai disorot publik.
Fernando dalam hal ini secara lebih khusu menyoroti sikap Partai Demokrat yang ia sebut aneh.
Pasalnya, Demokrat tampak mendukung presidential threshold 0 persen, hal itu berbeda dari sikap partai tersebut beberapa tahun lalu.
"Sungguh aneh dan tidak bertanggungjawab sikap kader Partai Demokrat saat ini yang menghendaki agar presidential threshold 0 persen, sedangkan SBY pada saat akan kembali maju sebagai capres menaikkan ambang batas pencalonan menjadi 20 persen," kata Fernando, Jumat (17/12/2021).
Lebih lanjut Fernando menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinaikkan menjadi 20 persen pada 2008.
Ia menambahkan, kenaikan ambang batas itu diinisiasi oleh Partai Demokrat yang saat itu berkuasa di pemerintahan.
"SBY yang sedang berkuasa pada saat itu meminta Fraksi Partai Demokrat untuk menginisiasi perubahan presidential threshold menjadi 20 persen," ujarnya.
Baca Juga: Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Oleh sebab itu, Fernando pun memandang aneh sikap Demokrat sekarang ini yang menghendaki presidential threshold diubah.
"Sungguh menunjukkan politisi yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan jangka panjang," katanya.
Fernando menyebut semua pihak yang saat ini sedang berkomentar mengenai buruknya dampak yang dihasilkan dari presidential threshold, sebaiknya mereka meminta pertanggungjawaban dari SBY dan Partai Demokrat.
Berita Terkait
-
Sampaikan Kondisi Terkini SBY, Dipo Alam: Sudah Pulih, Siap Beraktivitas Kembali
-
Disebut Elektabilitas Melorot Karena Konflik Mereda, Demokrat Curigai Lembaga Survei Ini
-
Kubu Moeldoko Sebut Elektabilitas Demokrat Akan Nyungsep di Bawah AHY: Itu Fakta Sejarah
-
Hinca Demokrat: Presiden Bisa Saja Buat Perppu Hapus Presidential Threshold
-
Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
HUT ke-80 TNI di Monas, Ketua DPD RI : TNI Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat
-
Luhut dan Bahlil Apresiasi Pertemuan PrabowoJokowi, Tanda Kedewasaan Politik
-
Dari Salat di Reruntuhan hingga Amputasi: Cerita Mengharukan Korban Selamat Ponpes Al Khoziny
-
Atasi Masalah Sampah Ibu Kota, DPRD Dorong Pemprov DKI dan PIK Jalin Kolaborasi
-
Prabowo: Organisasi TNI yang Usang Harus Diganti Demi Kesiapan Nasional
-
MBG Tetap Jalan Meski Kekurangan Terjadi, Pemerintah Fokus Sempurnakan Perpres Tata Kelola
-
HUT ke-80 TNI, PPAD Ajak Rawat Persatuan dan Kawal Masa Depan Bangsa
-
Kejati Banten Siap Jadi Mediator Polemik Penutupan Jalan Puspitek Serpong
-
HUT ke-80 TNI, Dasco: TNI Profesional dan Berkarakter Rakyat Jaminan Demokrasi
-
Finalisasi Perpres Tata Kelola MBG, Istana Pastikan Rampung Minggu Ini