Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sebesar 20 persen kini menjadi perdebatan alot di kalangan politisi.
Sebagian partai politik menyerukan dan mendesak agar persentase presidential threshold diturunkan bahkan hingga nol persen.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas memberikan tanggapan terkait polemik presidential threshold (PT) yang ramai disorot publik.
Fernando dalam hal ini secara lebih khusu menyoroti sikap Partai Demokrat yang ia sebut aneh.
Pasalnya, Demokrat tampak mendukung presidential threshold 0 persen, hal itu berbeda dari sikap partai tersebut beberapa tahun lalu.
"Sungguh aneh dan tidak bertanggungjawab sikap kader Partai Demokrat saat ini yang menghendaki agar presidential threshold 0 persen, sedangkan SBY pada saat akan kembali maju sebagai capres menaikkan ambang batas pencalonan menjadi 20 persen," kata Fernando, Jumat (17/12/2021).
Lebih lanjut Fernando menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinaikkan menjadi 20 persen pada 2008.
Ia menambahkan, kenaikan ambang batas itu diinisiasi oleh Partai Demokrat yang saat itu berkuasa di pemerintahan.
"SBY yang sedang berkuasa pada saat itu meminta Fraksi Partai Demokrat untuk menginisiasi perubahan presidential threshold menjadi 20 persen," ujarnya.
Baca Juga: Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Oleh sebab itu, Fernando pun memandang aneh sikap Demokrat sekarang ini yang menghendaki presidential threshold diubah.
"Sungguh menunjukkan politisi yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan jangka panjang," katanya.
Fernando menyebut semua pihak yang saat ini sedang berkomentar mengenai buruknya dampak yang dihasilkan dari presidential threshold, sebaiknya mereka meminta pertanggungjawaban dari SBY dan Partai Demokrat.
Berita Terkait
-
Sampaikan Kondisi Terkini SBY, Dipo Alam: Sudah Pulih, Siap Beraktivitas Kembali
-
Disebut Elektabilitas Melorot Karena Konflik Mereda, Demokrat Curigai Lembaga Survei Ini
-
Kubu Moeldoko Sebut Elektabilitas Demokrat Akan Nyungsep di Bawah AHY: Itu Fakta Sejarah
-
Hinca Demokrat: Presiden Bisa Saja Buat Perppu Hapus Presidential Threshold
-
Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
KPK Tunggu 3 Perkara yang Diduga Jadi Sumber TPPU SYL
-
Gus Ipul Benarkan Penasihat Khusus Ketum PBNU Dicopot Imbas Isu Zionisme
-
Tepis Narasi di Medsos, KPK Tunjukkan Perbandingan Kapal ASDP dengan Kapal Tua PT JN
-
Alibi Bangkai Anjing Terkuak, Polisi Bongkar Cara Ayah Tiri Tipu Saksi untuk Buang Jasad Alvaro
-
Hasil Riset Sebut Penerimaan Publik Terhadap Program Kemendikdasmen Sangat Tinggi, Ini Paparannya
-
Bawa Misi Pendidikan Vokasi, Gubernur Pramono Bidik Kerja Sama dengan Siemens di Jerman
-
KPK Buka Peluang Periksa Menkes Budi Gunadi Terkait Kasus RSUD Koltim, Ada Aliran Dana?
-
Pura-pura BAB, Pembunuh Bocah Alvaro Gantung Diri Pakai Celana Panjang di Ruang Konseling Polres
-
Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap di Bank, Begini Penjelasan Mendagri Tito ke Prabowo
-
Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida