Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sebesar 20 persen kini menjadi perdebatan alot di kalangan politisi.
Sebagian partai politik menyerukan dan mendesak agar persentase presidential threshold diturunkan bahkan hingga nol persen.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas memberikan tanggapan terkait polemik presidential threshold (PT) yang ramai disorot publik.
Fernando dalam hal ini secara lebih khusu menyoroti sikap Partai Demokrat yang ia sebut aneh.
Pasalnya, Demokrat tampak mendukung presidential threshold 0 persen, hal itu berbeda dari sikap partai tersebut beberapa tahun lalu.
"Sungguh aneh dan tidak bertanggungjawab sikap kader Partai Demokrat saat ini yang menghendaki agar presidential threshold 0 persen, sedangkan SBY pada saat akan kembali maju sebagai capres menaikkan ambang batas pencalonan menjadi 20 persen," kata Fernando, Jumat (17/12/2021).
Lebih lanjut Fernando menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinaikkan menjadi 20 persen pada 2008.
Ia menambahkan, kenaikan ambang batas itu diinisiasi oleh Partai Demokrat yang saat itu berkuasa di pemerintahan.
"SBY yang sedang berkuasa pada saat itu meminta Fraksi Partai Demokrat untuk menginisiasi perubahan presidential threshold menjadi 20 persen," ujarnya.
Baca Juga: Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Oleh sebab itu, Fernando pun memandang aneh sikap Demokrat sekarang ini yang menghendaki presidential threshold diubah.
"Sungguh menunjukkan politisi yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan jangka panjang," katanya.
Fernando menyebut semua pihak yang saat ini sedang berkomentar mengenai buruknya dampak yang dihasilkan dari presidential threshold, sebaiknya mereka meminta pertanggungjawaban dari SBY dan Partai Demokrat.
Berita Terkait
-
Sampaikan Kondisi Terkini SBY, Dipo Alam: Sudah Pulih, Siap Beraktivitas Kembali
-
Disebut Elektabilitas Melorot Karena Konflik Mereda, Demokrat Curigai Lembaga Survei Ini
-
Kubu Moeldoko Sebut Elektabilitas Demokrat Akan Nyungsep di Bawah AHY: Itu Fakta Sejarah
-
Hinca Demokrat: Presiden Bisa Saja Buat Perppu Hapus Presidential Threshold
-
Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar