Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sebesar 20 persen kini menjadi perdebatan alot di kalangan politisi.
Sebagian partai politik menyerukan dan mendesak agar persentase presidential threshold diturunkan bahkan hingga nol persen.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas memberikan tanggapan terkait polemik presidential threshold (PT) yang ramai disorot publik.
Fernando dalam hal ini secara lebih khusu menyoroti sikap Partai Demokrat yang ia sebut aneh.
Pasalnya, Demokrat tampak mendukung presidential threshold 0 persen, hal itu berbeda dari sikap partai tersebut beberapa tahun lalu.
"Sungguh aneh dan tidak bertanggungjawab sikap kader Partai Demokrat saat ini yang menghendaki agar presidential threshold 0 persen, sedangkan SBY pada saat akan kembali maju sebagai capres menaikkan ambang batas pencalonan menjadi 20 persen," kata Fernando, Jumat (17/12/2021).
Lebih lanjut Fernando menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinaikkan menjadi 20 persen pada 2008.
Ia menambahkan, kenaikan ambang batas itu diinisiasi oleh Partai Demokrat yang saat itu berkuasa di pemerintahan.
"SBY yang sedang berkuasa pada saat itu meminta Fraksi Partai Demokrat untuk menginisiasi perubahan presidential threshold menjadi 20 persen," ujarnya.
Baca Juga: Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Oleh sebab itu, Fernando pun memandang aneh sikap Demokrat sekarang ini yang menghendaki presidential threshold diubah.
"Sungguh menunjukkan politisi yang hanya mementingkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan jangka panjang," katanya.
Fernando menyebut semua pihak yang saat ini sedang berkomentar mengenai buruknya dampak yang dihasilkan dari presidential threshold, sebaiknya mereka meminta pertanggungjawaban dari SBY dan Partai Demokrat.
Berita Terkait
-
Sampaikan Kondisi Terkini SBY, Dipo Alam: Sudah Pulih, Siap Beraktivitas Kembali
-
Disebut Elektabilitas Melorot Karena Konflik Mereda, Demokrat Curigai Lembaga Survei Ini
-
Kubu Moeldoko Sebut Elektabilitas Demokrat Akan Nyungsep di Bawah AHY: Itu Fakta Sejarah
-
Hinca Demokrat: Presiden Bisa Saja Buat Perppu Hapus Presidential Threshold
-
Kemarin, Gatot Gugat Presidential Threshold, Kremasi Laura hingga Pejabat Riau Wafat
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Nadiem Makarim: Jadi Menteri Umur 35 Tanpa Pengalaman, Banyak yang Tersinggung
-
Balita Meninggal Usai Tindakan Sedasi di RSUD Prambanan, Keluarga Laporkan Dugaan Malapraktik
-
Viral 'Pulau Sampah' di Muara Angke: Bagaimana Berakhir di Sana dan Apa Bahaya Tersembunyinya?
-
Pledoi Nadiem Makarim: Di Swasta Jujur Dihargai, di Pemerintah Kelugasan Dianggap Sombong
-
Detak Jantung Matahari Tak Lagi Normal, Ilmuwan Khawatir Efeknya Membahayakan Bumi
-
Sorot Transparansi Biaya Lawatan Prabowo, CELIOS Ingatkan Risiko Penggunaan Kocek Pribadi
-
Florida Gugat Sam Altman dan OpenAI, ChatGPT Dituding Membahayakan Anak-anak
-
Hasto Kristiyanto: Pancasila Merupakan Gugatan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme
-
Kiamat, Langit Siang Mendadak Gelap! Kesaksian Warga Saat Badai Pasir Raksasa Menerjang
-
Analis: Presiden Prabowo Kini Terhimpit di Antara PDIP dan Jokowi