Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sepanjang awal tahun hingga 15 Desember 2021, menerima 2.721 pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM. Aparat kepolisian menduduki posisi tertinggi yang paling banyak diadukan masyarakat.
"Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 661 aduan," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat konperensi pers di Kantor Komnas HAM, Selasa (28/12/2021).
Pada posisi kedua ditempati korporasi swasta sebanyak 379 aduan, disusul pemerintah pusat 236 aduan, dan pemerintah daerah 229 aduan.
Kemudian lembaga peradilan 132 aduan dan kejaksaan 84 aduan. Sedangkan posisi paling bawah ditempati TNI sebanyak 73 aduan.
Ahmad Taufan merinci, klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan 945, hak memperoleh keadilan 820, dan hak atas rasa aman 162.
Berdasarkan sebaran wilayahnya aduan dugaan pelanggaran HAM paling banyak diterima Komnas HAM dari wilayah DKI Jakarta sebanyak 368 aduan, Jawa Barat 286 aduan, Sumatera Utara 228 aduan, Jawa Timur 218 aduan, dan Sulawesi Selatan 127.
Berita Terkait
-
Pemerintah Segera Selesaikan Pelanggaran HAM Berat yang Terjadi Setelah 2000
-
Jokowi Disebut Hanya Lip Service soal HAM, Pengamat: Tak Ada Kasus yang Terselesaikan
-
Klaim Janji Tuntaskan Kasus HAM Berat, Jokowi Ditantang Keluarkan Keppres
-
Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Kunjung Tuntas, KontraS: Bentuk Lip Service Jokowi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing