Lebih dari 30 Warga Sipil Dilaporkan Tewas dalam Pembantaian di Myanmar

"Kami akan terus menekan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kekerasan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Burma," demikian kata Kedubes AS di Myanmar dikutip dari Associated Press.

Pemerintah Myanmar yang berkuasa saat ini belum memberikan tanggapan atas kejadian ini, sementara media yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa tentara menembaki "teroris" bersenjata di wilayah itu.

Sebuah laporan di surat kabar Myanma Alinn yang dikelola pemerintah mengatakan bentrokan pecah di dekat Mo So ketika pasukan gerilya Karenni dan pemberontak mengendarai kendaraan "mencurigakan" dan menolak untuk berhenti ketika dihadang oleh pasukan militer. Kejahatan kemanusiaan Kepada DW, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Phil Rbertson mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hal yang "mencengangkan."

"Dan jelas mereka (korban) kabur di antara sekelompok tentara Myanmar yang memutuskan untuk benar-benar menggunakan mereka pada dasarnya sebagai target latihan. Ini adalah contoh lain dari kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh kejahatan terhadap kemanusiaan."

Sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021, kebebasan HRW dan banyak kelompok HAM lainnya dibatasi secara ketat. "Kami telah kembali ke jenis profil operasional yang kami miliki selama rezim militer sebelumnya di mana, Anda tahu, jika seseorang muncul dan berkata: 'Hai, saya bekerja untuk HRW,' mereka akan ditahan," kata Robertson.

Robertson kerap mendorong komunitas internasional untuk melakukan upaya mengurangi eskalasi kekerasan di Mynamar.

"Dan ini adalah mengapa kami berulang kali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan embargo internasional senjata terhadap militer Myanmar dan mengapa kami menyerukan sanksi tegas terhadap militer dan bisnis mereka dan perusahaan-perusahaan seperti Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar, yang menempatkan uang ke dalam pundi-pundi militer Myanmar." rap/ha (AP, dpa, AFP, Reuters)