Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid setuju dengan ide pembentukan koalisi dan pengumuman calon presiden serta wakil presiden dilakukan sedini mungkin.
Ide itu semula dilontarkan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera di tengah penilaian yang menyebutkan pemilu 2024 dipenuhi ketidakpastian.
"Bagus menurut saya. Dan, PKB senang saja, kalau sekarang partai-partai menunjukkan silaturahmi yang lebih kuat. Sebab apa, itu menjadi kunci agar kita mampu menyusun agenda bersama. PKB setuju itu," kata Jazilul di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Dia mengakui tidak mudah bagi partai mengumumkan koalisi dan calon sedini mungkin karena sejarah menunjukkan penentuan terjadi pada hari-hari terakhir menjelang pemilu, terutama pasangan kandidat.
"Belajar dari beberapakali pilpres, itu selalu mendadak. Kalau koalisinya mungkin lebih cepat. Tapi figurnya selalu mendadak," kata Jazilul.
Tapi menurut Jazilul tak ada salahnya pembicaraan koalisi dilakukan sejak awal.
"Karena itu fungsi dari parpol. Setidaknya menyatakan ke publik meskipun jadwal pemilu belum pasti. Belum diputuskan. Tapi partai setidaknya siap dan bekerja sesuai tugasnya. Itu pendidikan politik dan rekrutmen parpol. Menurut saya koalisi dini bagus untuk pendidikan politik," katanya.
Politikus Mardani mengatakan di tengah pandemi dan resesi ekonomi yang terjadi sekarang ada sejumlah pihak yang menilai pemilu 2024 penuh ketidakpastian.
"Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani.
Baca Juga: Waketum PKB Sebut Momentum Ganjar dan Anies Akan Hilang, Yakin Cak Imin Bisa Menyalip
Mardani menyebutkan untuk mencapai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, partai-partai politik harus berkoalisi.
PKS sendiri membutuhkan dua partai untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Kalau ada tiga, kalau PKS karena tidak bisa berdua kecuali gabung PDIP atau gabung dengan Golkar atau Gerindra bisa dua, kalau dengan partai tengah perlu tiga partai," katanya.
"Segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya."
Mardani meyakini jika poros koalisi dan figur diumumkan sejak dini, dinamika politik akan langsung berubah.
"Nah nanti akan ada perubahan fundamental dan signifikan karena kita sudah punya tiket, itu akan terjadi kontestasi karya dan gagasan," kata dia.
Berita Terkait
-
Isu Pemakzulan Gus Yahya dari Ketum PBNU Memanas, PKB: Kita Nggak Ikut-ikutan
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Kronologi Kader PKB Sebut MBG Tidak Perlu Ahli Gizi, Cukup Lulusan SMA
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri