Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid setuju dengan ide pembentukan koalisi dan pengumuman calon presiden serta wakil presiden dilakukan sedini mungkin.
Ide itu semula dilontarkan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera di tengah penilaian yang menyebutkan pemilu 2024 dipenuhi ketidakpastian.
"Bagus menurut saya. Dan, PKB senang saja, kalau sekarang partai-partai menunjukkan silaturahmi yang lebih kuat. Sebab apa, itu menjadi kunci agar kita mampu menyusun agenda bersama. PKB setuju itu," kata Jazilul di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Dia mengakui tidak mudah bagi partai mengumumkan koalisi dan calon sedini mungkin karena sejarah menunjukkan penentuan terjadi pada hari-hari terakhir menjelang pemilu, terutama pasangan kandidat.
"Belajar dari beberapakali pilpres, itu selalu mendadak. Kalau koalisinya mungkin lebih cepat. Tapi figurnya selalu mendadak," kata Jazilul.
Tapi menurut Jazilul tak ada salahnya pembicaraan koalisi dilakukan sejak awal.
"Karena itu fungsi dari parpol. Setidaknya menyatakan ke publik meskipun jadwal pemilu belum pasti. Belum diputuskan. Tapi partai setidaknya siap dan bekerja sesuai tugasnya. Itu pendidikan politik dan rekrutmen parpol. Menurut saya koalisi dini bagus untuk pendidikan politik," katanya.
Politikus Mardani mengatakan di tengah pandemi dan resesi ekonomi yang terjadi sekarang ada sejumlah pihak yang menilai pemilu 2024 penuh ketidakpastian.
"Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani.
Baca Juga: Waketum PKB Sebut Momentum Ganjar dan Anies Akan Hilang, Yakin Cak Imin Bisa Menyalip
Mardani menyebutkan untuk mencapai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, partai-partai politik harus berkoalisi.
PKS sendiri membutuhkan dua partai untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Kalau ada tiga, kalau PKS karena tidak bisa berdua kecuali gabung PDIP atau gabung dengan Golkar atau Gerindra bisa dua, kalau dengan partai tengah perlu tiga partai," katanya.
"Segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya."
Mardani meyakini jika poros koalisi dan figur diumumkan sejak dini, dinamika politik akan langsung berubah.
"Nah nanti akan ada perubahan fundamental dan signifikan karena kita sudah punya tiket, itu akan terjadi kontestasi karya dan gagasan," kata dia.
Berita Terkait
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
PKB Mau Prabowo Dua Periode tapi Dukungan untuk Kursi Wapres Masih Rahasia
-
Cak Imin dan Jajaran PKB Bertemu Tertutup dengan Presiden Prabowo, Ada Apa?
-
Dibatasi 35 Orang, Ada Apa Jajaran PKB Temui Presiden Prabowo di Istana Siang Ini?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian