Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid setuju dengan ide pembentukan koalisi dan pengumuman calon presiden serta wakil presiden dilakukan sedini mungkin.
Ide itu semula dilontarkan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera di tengah penilaian yang menyebutkan pemilu 2024 dipenuhi ketidakpastian.
"Bagus menurut saya. Dan, PKB senang saja, kalau sekarang partai-partai menunjukkan silaturahmi yang lebih kuat. Sebab apa, itu menjadi kunci agar kita mampu menyusun agenda bersama. PKB setuju itu," kata Jazilul di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Dia mengakui tidak mudah bagi partai mengumumkan koalisi dan calon sedini mungkin karena sejarah menunjukkan penentuan terjadi pada hari-hari terakhir menjelang pemilu, terutama pasangan kandidat.
"Belajar dari beberapakali pilpres, itu selalu mendadak. Kalau koalisinya mungkin lebih cepat. Tapi figurnya selalu mendadak," kata Jazilul.
Tapi menurut Jazilul tak ada salahnya pembicaraan koalisi dilakukan sejak awal.
"Karena itu fungsi dari parpol. Setidaknya menyatakan ke publik meskipun jadwal pemilu belum pasti. Belum diputuskan. Tapi partai setidaknya siap dan bekerja sesuai tugasnya. Itu pendidikan politik dan rekrutmen parpol. Menurut saya koalisi dini bagus untuk pendidikan politik," katanya.
Politikus Mardani mengatakan di tengah pandemi dan resesi ekonomi yang terjadi sekarang ada sejumlah pihak yang menilai pemilu 2024 penuh ketidakpastian.
"Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani.
Baca Juga: Waketum PKB Sebut Momentum Ganjar dan Anies Akan Hilang, Yakin Cak Imin Bisa Menyalip
Mardani menyebutkan untuk mencapai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, partai-partai politik harus berkoalisi.
PKS sendiri membutuhkan dua partai untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Kalau ada tiga, kalau PKS karena tidak bisa berdua kecuali gabung PDIP atau gabung dengan Golkar atau Gerindra bisa dua, kalau dengan partai tengah perlu tiga partai," katanya.
"Segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya."
Mardani meyakini jika poros koalisi dan figur diumumkan sejak dini, dinamika politik akan langsung berubah.
"Nah nanti akan ada perubahan fundamental dan signifikan karena kita sudah punya tiket, itu akan terjadi kontestasi karya dan gagasan," kata dia.
Berita Terkait
-
Keputusan 731/2025 Dibatalkan, PKB: KPU Over Klasifikasi Dokumen Capres
-
Wakil Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Keracunan MBG, Sebut Pemerintah Sedang Cari Solusi Terbaik
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Revisi RUU BUMN Bergulir di DPR, PKB Ingatkan Jangan Hilangkan Prinsip Pasal 33 UUD 1945
-
Maraknya Kasus Keracunan MBG, Cak Imin Tegaskan Tak Akan Dihentikan!
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- 7 Fakta Pembunuhan Sadis Dina Oktaviani: Pelaku Rekan Kerja, Terancam Hukuman Mati
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Analisis Mantan BIN: Jokowi Minta Pertahankan Kapolri Sebagai Upaya Mengamankan Pintu Terakhir
-
Bantah Eksekusi Silfester Kedaluwarsa, Kejagung Minta Kuasa Hukum Bantu Hadirkan Kliennya: Tolonglah
-
Kasus Korupsi Kredit Sritex, Kejagung Kembali Sita Aset Eks Dirut Iwan Lukminto
-
Berkas Perkara Delpedro Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengacara Lawan Balik Lewat Praperadilan
-
Menteri PPPA: Di Kampus Perlu Dibangun Budaya Saling Menghormati dan Ruang Aman
-
Geger Anak Eks Walkot Cirebon Maling Sepatu di Masjid, Kasusnya Disetop Polisi, Ini Alasannya!
-
Minta MK Hapus Uang Pensiun DPR, Lita Gading Dibalas Hakim: Mereka kan Kerja
-
DPR Soroti Kasus Narkoba Ammar Zoni di Rutan: Indikasi Peredaran Gelap Narkoba Masih Marak
-
Suka Metal dan 'Kerja Kerja Kerja', 4 Kemiripan Calon PM Jepang Sanae Takaichi dengan Jokowi
-
KPK Dalami Peran Eks Dirut Perhutani soal Izin dan Pengawasan di Kasus Korupsi Inhutani V