Suara.com - Seorang imigran asal Haiti menjadi incaran polisi atas tuduhan menggunakan dana bantuan Covid untuk berfoya-foya.
Menyadur Daily Mail Selasa (4//1/2022), pria berusia 27 tahun itu melakukan penipuan dengan menggunakan uang bantuan Covid yang tidak sah untuk membeli jutaan barang mewah.
Ia membeli mobil Lamborghini Huracán EVO, baju rancangan desainer dan jam tangan dari Rolex dan Hublot.
Menurut Departemen Kehakiman, Valesky Barosy mencari bantuan lebih dari USD 4,2 juta atau sekitar Rp 60 miliar dalam bentuk pinjaman Program Perlindungan Gaji.
Ia memalsukan pengeluaran tahun sebelumnya termasuk laba bersih, penggajian dan formulir pajak IRS di setiap aplikasi. Dia dibayar sekitar $ 2,1 juta atau setara Rp 30 miliar.
Pada tanggal 29 Desember, Barosy membuat penampilan pertamanya di pengadilan federal untuk menghadapi lima tuduhan penipuan kawat, tiga tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan pencurian identitas.
Jika dia terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara hingga 132 tahun.
Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus federal diberlakukan pada 29 Maret 2020, banyak penipu menyalahgunakan bantuan keuangan yang diberikan oleh PPP.
Hampir USD 100 miliar telah dicuri dari program bantuan COVID-19 yang dibentuk untuk membantu bisnis dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, kata Dinas Rahasia AS, berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Administrasi Bisnis Kecil.
Baca Juga: Gaya Fuji dan Fadly saat Naik GoKart Lamborghini, Mobil Pengawalnya Jadi Sorotan
Florida Selatan memimpin gelombang kejahatan keuangan, lapor Miami Herald, termasuk seorang pengusaha yang membeli Lamborghini senilai USD 318.000 atau sekitar Rp 4,5 miliar dengan uang PPP.
Ada juga perawat yang berbohong tentang bisnisnya untuk membeli sewa Mercedes-Benz dan tunjangan anak dengan pembayaran USD 474.000 yang setara Rp 6,8 miliar.
Ini belum termasuk pasangan dari Miami Utara yang mengaku sebagai petani untuk mendapatkan keuntungan USD 1 juta atau Rp 14 miliar.
Gugus Tugas Penegakan Penipuan COVID-19 sudah dibentuk pada 17 Mei 2021 dalam upaya untuk menggulung penipuan dana bantuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah