Nihil Opsi Sekolah Daring, PKS Minta Pemerintah Tak Paksa Orang Tua Kirim Anak ke Sekolah

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta aturan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen semester genap tahun ajaran 2021/2022 dievaluasi. Netty mengkritisi aturan yang tidak menyediakan pilihan bagi orang tua menolak PTM.

Seperti diketahui pada aturan-aturan sebelumnya, orang tua diberikan opsin untuk memperbolehkan anaknya ikut PTM atau juatru tetap memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini mengatakan orang tua peserta didik seharusnya memiliki hak penuh untuk memastikan pendidikan bagi anaknya dan sekaligus melindungi sang anak dari paparan Covid-19.

"Pemerintah tidak boleh menghilangkan opsi untuk memilih PJJ tersebut karena yang menanggung dampak terbesarnya andaikan terpapar Covid-19 adalah si peserta didik dan keluarganya, bukan pemerintah" Kata Netty kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).

Pemerintah dinilai perlu mengakomodir kekhawatiran orang tua akan keselaman anaknya. Akomodir itu salah satunya ialah dengan tetap memberikan dua opsi antara PTM atau PJJ.

"Jangan memaksa harus PTM, tetap sediakan fasilitas untuk proses PJJ. Apalagi berdasarkan temuan dari KPAI penerapan prokes di sekolah-sekolah masih sangat lemah karena minimnya pengawasan," katanya.

Di sisi lain lanjut Netty, banyak sekolah tidak memiliki fasilitas protokol kesehatan memadai.

"Jadi wajar apabila ada orang tua yang khawatir melepas anaknya untuk mengikuti PTM" ujar Netty.

Tak Ada Opsi Sekolah Online

Baca Juga: PTM dengan Kapasitas 100 Persen, Disdik DKI Pastikan Tak Ada Siswa Terpapar Omicron

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek, Jumeri mengungkapkan mulai Januari 2022 atau semester genap tahun ajaran 2021/2022 semua siswa wajib masuk sekolah 100 persen.

Jumeri menyebut kebijakan ini berbeda dengan tahun lalu, tidak ada lagi opsi bagi orang tua melarang anaknya masuk sekolah untuk pembelajaran tatap muka dengan alasan pandemi Covid-19.

"Bagi para orang tua atau wali peserta didik tidak dapat memilih PTM Terbatas atau PJJ bagi anaknya setelah Januari ini. Sebelumnya boleh memilih, setelah semester gasal tahun 2021/2022 berakhir, ketentuan diubah," kata Jumeri dalam diskusi Ditjen PAUD Dikdasmen, Senin (3/1/2021).

Jumeri menyebut, aturan PTM di sekolah sudah diatur pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 21 Desember 2021.

Dalam SKB tersebut diatur bahwa PTM 100 Persen dapat dilakukan pada sekolah di daerah yang ditetapkan sebagai daerah khusus atau berada di level PPKM 1 dan 2 serta capaian vaksinasi dosis lengkap pada tenaga kependidikan di atas 80 persen dan masyarakat lanjut usia di atas 50 persen.

Bagi daerah yang capaian vaksinasi dosis lengkap pada pendidik dan tenaga kependidikan 50-80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga lansia 40-50 persen, PTM dilaksanakan secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas.

Sementara di daerah PPKM level 3, sekolah bisa PTM setiap hari namun secara bergantian dengan kapasitas 50 persen dan lama belajar 4 jam per hari.

"Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi, sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Covid atau tim pembina UKS setempat," tegasnya.

Keputusan ini diambil pemerintah karena melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia masih konsisten membaik hingga akhir 2021.