Dewi melanjutkan, konflik di sektor perkebunan disebabkan oleh penguasan perkebunan sawit PTPN XIV di Wajo, Enrekang dan Luwu Timur. Sementara konflik kehutanan terjadi akibat tumpang tindih tata batas klaim kawasan hutan dengan masyarakat di Kabupaten Gowa dan Tana Toraja.
"Selanjutnya konflik agraria akibat klaim kawasan hutan di Kabupaten Soppeng. Konflik pembangunan infrastruktur terjadi akibat pembangunan PSN Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa dan pembangunan PLTA Pokko di Kabupaten Pinrang," ucap Dewi.
Selanjutnya, dalam catatan KPA, Sumatera Utara berada di posisi lima dengan rincian 11 kasus. Kemudian, posisi enam hingga 10 penyumbang konflik terbanyak tahun ini ialah Provinsi Jawa Tengah 10 kasus, Kalimantan Timur 10 kasus, Sumatra Selatan delapan kasus, Bengkulu delapan kasus, Sulewesi Utara dan Jambi tercatat masing-masing 7 kejadian konflik.
Berita Terkait
-
Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Sebabkan 38 Konflik Agraria Sepanjang 2021
-
Kekerasan Konflik Agraria Makin Massif Di 2021, Polisi Nomor 1 Jadi Pelaku
-
Catatan Akhir Tahun 2021, KPA: Ada 207 Letupan Konflik Agraria Di 32 Provinsi
-
Sepanjang 2021, 2.560 Warga Sumsel Korban Konflik Agraria
-
Masyarakat Adat Temui KPK, Serahkan Dokumen Pelanggaran TPL
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi