Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar aksi bersih-bersih di 15 titik Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan menanam pohon dalam rangka menyambut HUT Ke-49 partai berlambang banteng itu.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, aksi ini sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk merawat lingkungan.
Sebanyak 227 kader partai yang juga anggota DPRD dan Satgas DPD DKI Jakarta, DPD Jawa Barat, dan DPD Jawa Tengah dikerahkan.
"Dalam merawat pertiwi ini, kami memberikan oksigen bagi kehidupan. Berpolitik bagi PDI Perjuangan itu perspektifnya sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan rakyat, sehingga kali ini DPD PDI Perjuangan DKI dipusatkan melakukan gerakan penghijauan pada tahun ketiga," kata Hasto di BKT, Minggu (9/1/2022).
PDIP, kata Hasto, juga ingin membangun tradisi membuang sampah. Dan hal itu mulai dibangun lewat kedisiplinan kader PDIP. Hasto mencontohkan Ketua Umum PDIP Megawati bahkan memperhatikan aspek paling sederhana dalam merawat lingkungan.
"Jadi dalam keseharian ibu Megawati Soekarnoputri mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kehidupan, pentingnya merawat pertiwi," lanjutnya.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menambahkan, PDIP memiliki doktrin untuk melakukan segala bentuk yang bermanfaat bagi negara dan bangsa, salah satunya melalui penghijauan ini.
"Kesehatan itu bukan hanya kesehatan demokrasi, namun juga kesehatan lingkungan dan kemanusiaan kita. Dengan kata lain, dengan berpartai kita juga hendaknya berpikir kemanusian kita bukan hanya soal elektoral saja," sambung Basarah.
Sejumlah anggota DPR RI juga hadir dalam aksi kali ini, antara lain Agustina Wilujeng Pramestuti, Dolfie OFP, Paryono, dan Aria Bima. Komandan Satgas DKI sekaligus Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi dan anggota DPRD DKI Gembong Warsono juga mengikuti kegiatan tersebut.
Baca Juga: Santer Nama Risma Hingga Gibran, PDIP Belum Tentukan Sosok Yang Maju Pilgub DKI 2024
Berita Terkait
-
Santer Nama Risma Hingga Gibran, PDIP Belum Tentukan Sosok Yang Maju Pilgub DKI 2024
-
Rencana PDIP Menuju 2029, Pasang Risma dan Gibran di Pilgub DKI Jakarta
-
Dibanding Risma, PDIP Dinilai Lebih Pilih Gibran Jadi Pengganti Anies Baswedan
-
Legislator PDIP Minta Pemerintah Fokus ke Faskes, Bukan Lagi Angka Penularan Covid-19
-
Megawati Diisukan Meninggal, PDIP Segera Laporkan Pembuat Hoaks
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen Usai Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz Mereda
-
Studi Ungkap Gunung Berapi yang Tidur Ribuan Tahun Ternyata Bisa Tetap Aktif: Mengapa?
-
Menaker: Sertifikasi Kompetensi Jadi Bukti Formal Penting Bagi Lulusan Magang
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik