Suara.com - Sebuah serangan udara di wilayah Tigray yang berkonflik dengan Ethiopia telah menewaskan sedikitnya 56 warga sipil di sebuah kamp untuk orang-orang terlantar.
Menyadur CP24 Minggu (9/1/2022), hal ini diungkapkan oleh juru bicara pasukan Tigray pada Sabtu, ketika perang di negara itu berlanjut meskipun pemerintah membicarakan rekonsiliasi.
"Serangan pesawat tak berperasaan lainnya," tweet Getachew Reda.
Ia mengatakan warga sipil telah melarikan diri dari wilayah konflik di tempat lain namun berakhir menjadi korban dari serangan udara baru-baru ini yang dilaporkan telah menewaskan puluhan orang di Tigray.
Juru bicara pemerintah dan militer Ethiopia tidak menanggapi permintaan komentar atas serangan udara tersebut, yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen.
Sebagian besar Tigray tetap terputus dari dunia, dengan komunikasi terbatas untuk pekerja kemanusiaan yang mendapati pekerjaan mereka sangat dibatasi oleh blokade pemerintah selama berbulan-bulan.
Laporan serangan udara di kamp di Dedebit di barat laut Tigray datang sehari setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengeluarkan pesan rekonsiliasi untuk Natal Ortodoks setelah 14 bulan perang.
Konflik Ethiopia bergeser pada akhir Desember, ketika pasukan Tigray memerangi pemerintah Ethiopia untuk mundur kembali ke wilayah Tigray setelah mendekati ibu kota, Addis Ababa.
Badan kemanusiaan PBB melaporkan akhir bulan lalu bahwa antara 19 dan 24 Desember, "serangan udara di Tigray dilaporkan menyebabkan korban sipil massal, termasuk puluhan orang yang dilaporkan tewas.
Baca Juga: Konflik di Ethiopia Masih Panas, Sedikitnya 70 Sopir Truk PBB Ditahan Pemerintah
Sebagian besar serangan dan korban dilaporkan di kota-kota di Tigray selatan dan ini menjadi rangkaian serangan udara paling intens yang dilaporkan sejak Oktober.
Badan pengungsi PBB melaporkan Kamis bahwa serangan udara menewaskan tiga pengungsi Eritrea, dua di antaranya anak-anak, pada hari sebelumnya di kamp Mai Aini.
Pemerintah Ethiopia pada hari Jumat mengumumkan amnesti untuk beberapa tahanan politik paling terkenal di negara itu, termasuk pejabat senior partai Tigray.
Kementerian Kehakiman Ethiopia mengatakan amnesti diberikan "untuk membuat dialog nasional mendatang sukses dan inklusif."
Anggota parlemen Ethiopia bulan lalu menyetujui RUU untuk membentuk komisi dialog nasional di tengah tekanan internasional untuk negosiasi guna mengakhiri perang.
Diperkirakan puluhan ribu orang tewas dalam perang yang meletus pada November 2020 antara pasukan Ethiopia dengan pasukan Tigray yang pernah memimpin negara tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?