Suara.com - Sebuah serangan udara di wilayah Tigray yang berkonflik dengan Ethiopia telah menewaskan sedikitnya 56 warga sipil di sebuah kamp untuk orang-orang terlantar.
Menyadur CP24 Minggu (9/1/2022), hal ini diungkapkan oleh juru bicara pasukan Tigray pada Sabtu, ketika perang di negara itu berlanjut meskipun pemerintah membicarakan rekonsiliasi.
"Serangan pesawat tak berperasaan lainnya," tweet Getachew Reda.
Ia mengatakan warga sipil telah melarikan diri dari wilayah konflik di tempat lain namun berakhir menjadi korban dari serangan udara baru-baru ini yang dilaporkan telah menewaskan puluhan orang di Tigray.
Juru bicara pemerintah dan militer Ethiopia tidak menanggapi permintaan komentar atas serangan udara tersebut, yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen.
Sebagian besar Tigray tetap terputus dari dunia, dengan komunikasi terbatas untuk pekerja kemanusiaan yang mendapati pekerjaan mereka sangat dibatasi oleh blokade pemerintah selama berbulan-bulan.
Laporan serangan udara di kamp di Dedebit di barat laut Tigray datang sehari setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengeluarkan pesan rekonsiliasi untuk Natal Ortodoks setelah 14 bulan perang.
Konflik Ethiopia bergeser pada akhir Desember, ketika pasukan Tigray memerangi pemerintah Ethiopia untuk mundur kembali ke wilayah Tigray setelah mendekati ibu kota, Addis Ababa.
Badan kemanusiaan PBB melaporkan akhir bulan lalu bahwa antara 19 dan 24 Desember, "serangan udara di Tigray dilaporkan menyebabkan korban sipil massal, termasuk puluhan orang yang dilaporkan tewas.
Baca Juga: Konflik di Ethiopia Masih Panas, Sedikitnya 70 Sopir Truk PBB Ditahan Pemerintah
Sebagian besar serangan dan korban dilaporkan di kota-kota di Tigray selatan dan ini menjadi rangkaian serangan udara paling intens yang dilaporkan sejak Oktober.
Badan pengungsi PBB melaporkan Kamis bahwa serangan udara menewaskan tiga pengungsi Eritrea, dua di antaranya anak-anak, pada hari sebelumnya di kamp Mai Aini.
Pemerintah Ethiopia pada hari Jumat mengumumkan amnesti untuk beberapa tahanan politik paling terkenal di negara itu, termasuk pejabat senior partai Tigray.
Kementerian Kehakiman Ethiopia mengatakan amnesti diberikan "untuk membuat dialog nasional mendatang sukses dan inklusif."
Anggota parlemen Ethiopia bulan lalu menyetujui RUU untuk membentuk komisi dialog nasional di tengah tekanan internasional untuk negosiasi guna mengakhiri perang.
Diperkirakan puluhan ribu orang tewas dalam perang yang meletus pada November 2020 antara pasukan Ethiopia dengan pasukan Tigray yang pernah memimpin negara tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!