Suara.com - Polri akan mengubah operasi Nemangkawi di Papua menjadi Damai Cartenz. Operasi dalam menangani kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.
Ambrosius Mulait selaku Sekjen Asosiasi mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia menilai, penyelesaian masalah di Bumi Cenderawasih tidak bisa dengan cara tambal sulam. Salah satunya dengan kebiasaan ubah kata-kata tradisi lama tersebut terus diucapkan oleh pihak kepolisian.
"Praktik Perubahan Nama operasi militer di Papua sudah terlalu banyak, misalnya operasi Trikora, Operasi Braya Juda, operasi Tumpas, Selama 60 Tahun Pemerintah Indonesia, padahal operasi militer di Papua ilegal tanpa ada persetujuan DPR," kata Ambrosius saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).
Ambros -- sapaannya -- mengatakan, situasi di Papua bisa damai kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau membuka diri dengan melakukan dilaog. Sebab, perubahan pendekatan harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir.
"Sebab praktik mengirim guru, dokter, bahkan pastor dari kalangan militer sudah biasa di Papua," sambungnya.
Dalam pandangan Ambros, negara saat ini sudah terlalu banyak menipu dengan berbagai kebijakan. Padahal kebijakan itu tetap pada pendekatan militer -- tetapi dengan nama yang berbeda.
"Apa bedanya guru, tenaga medis memiliki senjata, kita sudah saksikan di pengunungan Bintang bahwa ada seorang perawat yang memiliki senjata, itu bukan hal baru di Papua," papar Ambros.
Ambros menambahkan, orang asli Papua meminta agar pemerintah segera menarik militer dari Papua. Bukan justru sebaliknya, melakukan tambal sulam namun tidak mengubah situasi di Papua.
"Orang Papua sudah terlalu resah hidup dalam tekanan militer, pemerintah Indonesia tidak bisa remeh mamainkan kata-kata, jangan buat orang Papua sakit hati dan marah," beber dia.
Baca Juga: Operasi Damai Cartenz, Kekerasan Makin Masif jika TNI-Polri Tetap Tenteng Senjata di Papua
"Hal yang perlu sadari oleh pemerintah Jokowi dan Kapolri maupun TNI taraf kesejeraan bisa baik ketika adanya penegakan dignitas, tidak bisa dengan pendekatan kesejahteraan ala militer itu menambah masalah tidak selesai-selesai."
Ubah Nama
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan operasi Nemangkawi rencananya akan diganti menjadi Damai Cartenz pada 25 Januari 2022 mendatang.
"Cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Ramai Cartenz ini persuasif dan preemtif dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain; fungsi preventif, sabhara, dan gakkum (penegakan hukum). Jadi gakkum itu sebagai fungsi pendukung," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Menurut Ramadhan, penegakan hukum dalam Operasi Damai Cartenz hanya berfungsi sebagai pendukung. Pasalnya, operasi ini diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.
"Satgas gakkum ini enggak dikedepankan, tapi fungsi pendukung," katanya.
Berita Terkait
-
Operasi Damai Cartenz, Kekerasan Makin Masif jika TNI-Polri Tetap Tenteng Senjata di Papua
-
Operasi Polri Buru Kelompok OPM Diubah jadi Damai Cartenz, Begini Reaksi Komnas HAM
-
Polri Ubah Operasi Nemangkawi di Papua Jadi Damai Cartenz Mulai 25 Januari
-
TPNPB-OPM Klaim Kibarkan Bintang Kejora Dan Siap Perang, Legislator: Ganggu Kedaulatan RI
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji
-
Janji Pemerintah Bantu Renovasi Sebagian Ponpes Tua dan Rawan, Cak Imin: Tapi Anggaran Kita Terbatas
-
Kasus Erika Carlina Naik ke Penyidikan, DJ Panda Dipanggil Polisi Pekan Depan!
-
Mau Kucurkan Dana Triliunan ke Bank Jakarta, Menkeu Purbaya: Jangan Sampai Saya Kasih Duit Panik