Suara.com - Polri akan mengubah operasi Nemangkawi di Papua menjadi Damai Cartenz. Operasi dalam menangani kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.
Ambrosius Mulait selaku Sekjen Asosiasi mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia menilai, penyelesaian masalah di Bumi Cenderawasih tidak bisa dengan cara tambal sulam. Salah satunya dengan kebiasaan ubah kata-kata tradisi lama tersebut terus diucapkan oleh pihak kepolisian.
"Praktik Perubahan Nama operasi militer di Papua sudah terlalu banyak, misalnya operasi Trikora, Operasi Braya Juda, operasi Tumpas, Selama 60 Tahun Pemerintah Indonesia, padahal operasi militer di Papua ilegal tanpa ada persetujuan DPR," kata Ambrosius saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).
Ambros -- sapaannya -- mengatakan, situasi di Papua bisa damai kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau membuka diri dengan melakukan dilaog. Sebab, perubahan pendekatan harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir.
"Sebab praktik mengirim guru, dokter, bahkan pastor dari kalangan militer sudah biasa di Papua," sambungnya.
Dalam pandangan Ambros, negara saat ini sudah terlalu banyak menipu dengan berbagai kebijakan. Padahal kebijakan itu tetap pada pendekatan militer -- tetapi dengan nama yang berbeda.
"Apa bedanya guru, tenaga medis memiliki senjata, kita sudah saksikan di pengunungan Bintang bahwa ada seorang perawat yang memiliki senjata, itu bukan hal baru di Papua," papar Ambros.
Ambros menambahkan, orang asli Papua meminta agar pemerintah segera menarik militer dari Papua. Bukan justru sebaliknya, melakukan tambal sulam namun tidak mengubah situasi di Papua.
"Orang Papua sudah terlalu resah hidup dalam tekanan militer, pemerintah Indonesia tidak bisa remeh mamainkan kata-kata, jangan buat orang Papua sakit hati dan marah," beber dia.
Baca Juga: Operasi Damai Cartenz, Kekerasan Makin Masif jika TNI-Polri Tetap Tenteng Senjata di Papua
"Hal yang perlu sadari oleh pemerintah Jokowi dan Kapolri maupun TNI taraf kesejeraan bisa baik ketika adanya penegakan dignitas, tidak bisa dengan pendekatan kesejahteraan ala militer itu menambah masalah tidak selesai-selesai."
Ubah Nama
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan operasi Nemangkawi rencananya akan diganti menjadi Damai Cartenz pada 25 Januari 2022 mendatang.
"Cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Ramai Cartenz ini persuasif dan preemtif dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain; fungsi preventif, sabhara, dan gakkum (penegakan hukum). Jadi gakkum itu sebagai fungsi pendukung," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Menurut Ramadhan, penegakan hukum dalam Operasi Damai Cartenz hanya berfungsi sebagai pendukung. Pasalnya, operasi ini diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.
"Satgas gakkum ini enggak dikedepankan, tapi fungsi pendukung," katanya.
Berita Terkait
-
Operasi Damai Cartenz, Kekerasan Makin Masif jika TNI-Polri Tetap Tenteng Senjata di Papua
-
Operasi Polri Buru Kelompok OPM Diubah jadi Damai Cartenz, Begini Reaksi Komnas HAM
-
Polri Ubah Operasi Nemangkawi di Papua Jadi Damai Cartenz Mulai 25 Januari
-
TPNPB-OPM Klaim Kibarkan Bintang Kejora Dan Siap Perang, Legislator: Ganggu Kedaulatan RI
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Resmi, UBL Pecat Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi