News / nasional
Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio
Ilustrasi / Lokasi baku tembak TNI Polri dengan KKB Papua. [Antara]

Suara.com - Amnesty International Indonesia menilai perubahan nama operasi militer di Papua dari operasi Nemangkawi menjadi Damai Cartenz tidak akan mengubah situasi konflik TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri menjelaskan, selama pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia masih menggunakan pendekatan militer masa situasi konflik akan terus terjadi sementara akar masalah tidak terselesaikan.

"Terlepas dari apapun nama operasinya, jika aparat keamanan terus menambah pengiriman pasukan sementara pemerintah tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan aktor negara, maka konflik di Papua akan terus berlanjut," kata Nurina saat dihubungi Suara.com, Selasa (11/1/2022).

Pemerintah Indonesia kata dia, seharusnya menyelesaikan akar masalah di Papua yakni diskriminasi hingga impunitas terhadap pelaku kekerasan di Bumi Cendrawasih.

Baca Juga: Soal Operasi Damai Cartenz, Ambrosius: Orang Papua Sudah Resah Hidup dalam Tekanan Militer

"Pemerintah maupun aparat keamanan seharusnya melihat bahwa permasalahan di Papua berakar dari diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan impunitas yang telah terjadi di sana selama puluhan tahun. Jika hal-hal ini tidak diakui dan diatasi, retorika apapun yang dipakai tidak akan memperbaiki situasi di Papua," tegasnya.

Klaim Lebih Persuasif di Papua

Diberitakan sebelumnya, Polri akan mengubah operasi Nemangkawi di Papua menjadi Damai Cartenz yang diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan operasi Nemangkawi rencananya akan diganti menjadi Damai Cartenz pada 25 Januari 2022 mendatang.

"Cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Ramai Cartenz ini persuasif dan preemtif dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain; fungsi preventif, sabhara, dan gakkum (penegakan hukum). Jadi gakkum itu sebagai fungsi pendukung," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (10/1/2022).

Baca Juga: Operasi Damai Cartenz, Kekerasan Makin Masif jika TNI-Polri Tetap Tenteng Senjata di Papua

Menurut Ramadhan, penegakan hukum dalam Operasi Damai Cartenz hanya berfungsi sebagai pendukung. Pasalnya, operasi ini diklaim lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preemtif.

"Satgas gakkum ini enggak dikedepankan, tapi fungsi pendukung," katanya.

Kekinian, kata dia, pihaknya masih memetakan berapa jumlah personel Polri yang akan diterjunkan dalam Operasi Damai Cartenz.

Komentar