Suara.com - Politisi senior Partai Golkar Erwin Ricardo Silalahi mendesak para elite Golkar untuk segera memutuskan pergantian ketua umum di partai berlambang beringin tersebut.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hal itu disampaikan Erwin karena ia menilai Airalngga Hartarto sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
Alasanya, lanjut Erwin, selain isu perselingkuhannya dengan seorang perempuan bernama Rifa Handayani, kepemimpinan Airlangga juga sudah tidak memiliki kepercayaan publik khususnya di internal Golkar.
"Ibarat bangunan, Airalangga ini bangunan yang mangkrak, susah untuk direnovasi, satu satunya jalan ya dirobohkan," ujar Erwin kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).
Bahkan, Erwin juga tak habis pikir dengan elektabilitas Airlangga yang masih terus berkutat di angka nol koma sekian. Bahkan masih jauh di bawah kader Golkar selevel Dedi Mulyadi.
"Bayangkan saja, Dia sebagai Menteri, sebagai ketua umum, sudah tebar program dan baliho dimana-mana, tetap saja elektabilitasnya tidak naik. Bahkan kalah dengan Dedy Mulyadi. Kalau tetap dipertahankan, percayalah, Golkar bakal jeblok di 2024," imbuhnya.
Untuk mengganti posisi Airlangga menurut Erwin, DPP Golkar bisa saja menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), atau bisa juga dengan menggelar Pleno yang diperluas.
Karena, kata Erwin, kondisinya ini sama persis ketika Airlangga diangkat menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Terjadi kondisi mendesak saat itu.
"Saya pikir ini sama kondisinya juga mendesak, karena kader Golkar khususnya di daerah-daerah yang juga resah dengan kondisi Airlangga saat ini. Selain tak dipercaya publik, kasus perselingkuhannya dengan Rifa Handayani juga membuat gerah. Dengan diamnya Airlangga, ini menandakan bahwa kasusnya itu memang benar terjadi, dan ini tidak bisa dibiarkan, sangat merusak citra Golkar," tegasnya.
Baca Juga: Megawati Singgung Musyawarah dan Mufakat di Ranah Minang, Begini Reaksi Ketua LKAAM Sumbar
Sebelumnya, kader Partai Golkar Dedi Mulyadi lebih dipilih oleh responden menjadi Presiden RI ketimbang ketua umumnya Airlangga Hartarto.
Hal ini berdasarkan temuan dari lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon presiden (capres) 2024.
Tag
Berita Terkait
-
Baliho Ridwan Kamil Calon Presiden Mulai Bermunculan di Cianjur
-
Elektabilitas Airlangga Jeblok, Ketua Dewan Pakar Golkar Yakin Masih Ada Waktu untuk Perbaikan
-
Kunjungi Gunungkidul, Giring Lagi-lagi Soroti Soal Ketidakberesan Proyek Formula E
-
Minta Masyarakat Tahan Diri ke Luar Negeri, Airlangga: Jangan Kita Bawa Pulang Penyakit!
-
Megawati Singgung Musyawarah dan Mufakat di Ranah Minang, Begini Reaksi Ketua LKAAM Sumbar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana