Suara.com - Terdakwa Stepanus Robin Pattuju akan menyerahkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Kejaksaan Agung.
Hal itu diungkap oleh pengacara Robin, Tito Hananta setelah eks penyidik KPK dari unsur Polri itu divonis divonis 11 tahun penjara lantaran dianggap terbukti bersalah terkait kasus suap sejumlah perkara di KPK.
"Kami mendukung upaya laporan yang diajukan mas Boyamin Saiman. Kami akan melengkapi data-data MAKI yang melaporkan masalah ibu Lili ke Kejaksaan Agung," kata Tito usai pembacaan putusan Robin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2022).
Alasan itu, kata Tito, lantaran KPK tidak menindaklanjuti bukti tambahan dari Robin atas dugaan keterlibatan Lili dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang kini telah menjerat Robin sebagai terdakwa.
"Karena kami sudah laporkan kepada KPK tapi diabaikan," ucap Tito.
"Kami akan berkoordinasi dengan Masyarakat Anti korupsi Indonesia yang dipimpin pak Boyamin Saiman untuk menindaklanjuti hal itu," imbuhnya.
Klaim Tito, bahwa bukti-bukti keterlibatan Lili merekomendasikan advokat Arief Aceh kepada Syahrial juga sudah diserahkan kepada majelis hakim dan Jaksa KPK melalui pengajuan justice collaborator. Namun, JC yang diajukan Robin ternyata ditolak saat majelis hakim membacakan putusan.
"Sudah ada di majelis hakim dan di jaksa KPK. Silakan tanya jaksa KPK, silakan hubungi Ali Fikri jubir KPK. Buat saya enggak adil," tutup Tito.
MAKI Laporkan Lili Ke Kejaksaan Agung
Baca Juga: Mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju Divonis 11 Tahun Penjara
Melalui Kordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku sudah melaporkan Lili kepada Kejaksaan Agung. Laporan itu terkait dugaan komunikasi Lili dengan M Syahrial selaku penyuap Robin yang kini telah berstatus terpidana.
"(Laporan sudah) masuk hari ini," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dikonfirmasi, Jumat (3/12/2021).
Lili dilaporkan MAKI atas dugaan melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kedua pasal itu berisi tentang larangan pimpinan KPK melakukan komunikasi dengan pihak-pihak berperkara maupun yang sudah ditetapkan tersangka.
Berita Terkait
-
Divonis Lebih Ringan jadi 11 Tahun Penjara, AKP Stepanus Robin: Saya Sangat Kecewa
-
Keinginan Stepanus Robin Pattuju Bongkar Peran Lili Pintauli SIregar Ditolak Hakim
-
Permohonan Justice Collaborator Ditolak KPK, Stepanus Robin Pasrah Jelang Sidang Vonis
-
Nangis Dipeluk Nenek di Ruang Sidang, AKP Robin Pasrah Hadapi Vonis Hakim: Saya Terima Saja
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Bagaimana Cara Menonton Film Pesta Babi? Ini Syarat dan Prosedurnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas
-
Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel
-
Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan
-
Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak
-
Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya
-
Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dinonaktifkan Usai Dilaporkan Terkait Kasus Kekerasan Seksual
-
WNA Filipina di Palopo Ditahan Imigrasi karena Miliki e-KTP Indonesia
-
Dudung Warning Oknum di Program MBG: Jangan Jual Titip dan Cari Keuntungan
-
Wapres Gibran Panggil KSP Dudung, Bahas Persoalan MBG
-
Bandingkan Aturan Kuota Haji Muhadjir vs Gus Yaqut, KPK Temukan Anomali 'Separuh-separuh'