Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Bendungan Bano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (14/1/2022). Dalam sambutannyan, Presiden menyebut bendungan tersebut merupakan bendungan ke-29 yang telah diresmikan sejak 2015.
Kata Jokowi, nantinya hingga akhir tahun, target bendungan yang akan diselesaikan pemerintah yakni total sebanyak 57 bendungan atau waduk.
"Bendungan Bintang Bano adalah bendungan yang ke-29 yang telah kita diresmikan sejak 2015 yang lalu. Insyaallah nanti pada akhir 2024, total bendungan yang akan diselesaikan adalah 57 bendungan di seluruh tanah air Indonesia," ujar Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Jumat (14/1/2022).
Jokowi memaparkan, alasan pemerintah membangun banyak bendungan hingga akhir tahun 2024. Kata dia, kunci ketahanan pangan hingga kedaulatan pangan yakni adanya air.
"Ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ,ada air kuncinya ada air dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu kenapa bendungan-bendungan ini kita bangun," tutur dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersyukur bendungan Bintang Bano yang dibangun sejak 2015 telah rampung dan dapat difungsikan. Adapun kata Jokowi, Bendungan Bintang Bano menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,44 triliun.
"Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar 76.000.000 meter kubik dengan luas genangan 256 hektar dan mampu mengairi sawah 6.700 hektar," tutur dia.
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut Bendungan Bintang Bano merupakan satu dari enam bendungan yang dibangun di provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dua Bendungan yang telah diresmikan yakni Bendungan Tanju dan Bendungan Mila yang telah diresmikan di 2018 lalu.
Baca Juga: Buntut Laporkan Gibran dan Kaesang, Jokowi Mania Bakal Polisikan Ubedilah Badrun
"Kita harapkan bendungan ini ini akan mendukung ketersediaan air di Sumbawa Barat, mendukung ketahanan pangan di Provinsi NTB dan juga bisa memenuhi kebutuhan air baku khususnya wilayah-wilayah kering yang ada di NTT," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Dianggap Fitnah Gibran dan Kaesang, Ubedilah Badrun Bakal Dilaporkan Balik ke Polda
-
Buntut Laporkan Gibran dan Kaesang, Jokowi Mania Bakal Polisikan Ubedilah Badrun
-
Top 5 Sport: Presiden Jokowi Naik Moge saat Tinjau Fasilitas MotoGP Mandalika
-
Pembangunan Bendungan Margatiga dalam Proses Pembebasan Lahan Dalam Genangan
-
Bertolak Ke Sumbawa Barat, Jokowi Akan Resmikan Bendungan Bintang Bano
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Tolak Ratusan Miliar dari Jenderal demi Setia ke Prabowo, Hercules: GRIB Itu Petarung!
-
Hercules Ngaku Ditawari Jenderal Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024
-
Nobar Persija vs Persib: 13 Titik di Jakpus Dijaga TNI-Polri
-
Terungkap! Ini Alasan Ahmad Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai
-
Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako
-
Transaksi UMKM Tembus 13 Juta di E-Commerce, Pemulihan Ekonomi Pascabencana Kian Menguat
-
Wamendagri Bima Arya Dorong HIPMI dan Pemda Bersinergi Kembangkan Ekonomi Kreatif
-
Patroli Dini Hari di Pamulang: Remaja Diduga Balap Liar Diamankan, Pesta Miras Dibubarkan
-
Isu Pencaplokan Gojek, Legislator PDIP: Komisi VI akan Panggil Danantara
-
Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!