Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti melihat betapa sulitnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mengerek elektabilitasnya sebagai calon kandidat di Pemilihan Presiden 2024.
Itu dibuktikan dengan elektabilitas Airlangga yang terus di bawah 1 persen. Padahal sudah melakukan sosialisasi setahun terakhir.
Kalau melihat hasil survei Voxpol Center, tingkat keterpilihan Airlangga hanya mencapai 0,8 persen. Bahkan menurut hasil riset Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu meraih 0,2 persen.
Padahal menurut Ray, Airlangga Hartarto sudah memegang jabatan strategis bahkan rajin memasang baliho di sejumlah daerah.
"Susah (meningkatkan elektabilitas Airlangga) karena sekarang ini, kan, yang paling penting itu bagaimana mengeluarkan prestasi juga. Jadi kalau enggak ada prestasi, enggak ada sesuatu yang bisa dipercakapkan orang, apalagi yang bersangkutan ritmenya itu-itu saja," kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/1/2022).
"Jadi, sekalipun membuat baliho, spanduk di mana-mana, nanti mungkin iklan di berbagai media televisi, ya, ada kenaikan, tapi enggak signifikan. Bahkan, boleh jadi enggak sebanding dengan (dana) yang dikeluarkan," sambungnya.
Menurut Ray, Airlangga takkan memiliki prestasi dan menjadi perbincangan publik karena masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keterikatan tersebut dinilainya tidak membuat Airlangg menjadi luwes bergerak.
"Dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, kalau Pak Airlangga berada dalam posisi bagian dari anggota kabinet itu akan sangat sulit beliau menggeliatkan pandangan-pandangan politiknya. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat ini," bebernya.
"Tapi, kan, enggak mungkin juga Pak Airlangga keluar dari kabinet. Kita enggak tahu, kan, apakah mau keluar ataukah tidak," sambungnya.
Baca Juga: Sekber Duetkan Prabowo-Jokowi, Posisi Golkar Tegak Lurus Aturan, Minta Aspirasi Sesuaikan UU
Lantas Ray melihat kalau Airlangga masih memiliki waktu hingga 2023 untuk memoles reputasinya. Namun, jika setahun menjelang pemilihan presiden (pilpres) kenaikan elektabilitasnya tidak signifikan atau di bawah 5 persen, maka bakal berdampak negatif terhadap partai.
"Kalau tetap elektabilitasnya setahun naik 2-3 persen, bagi saya, sudah enggak ada harapan lagi. Jadi, jangan dipaksakan karena akan berimbas terhadap elektabilitas partai." ujar dia.
Selain itu, kondisi tersebut bakal kembali membuat internal Partai Golkar dilandai konflik. Pangkalnya, ademnya internal partai saat ini bukan jaminan Golkar solid.
"Internal Golkar yang sedang adem itu tidak dengan sendirinya tidak akan konflik kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang merasa terlalu memaksakan sampai Pak Airlangga didorong terus sebagai calon presiden. Mungkin secara internal akan ada penolakan," katanya menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Sekber Duetkan Prabowo-Jokowi, Posisi Golkar Tegak Lurus Aturan, Minta Aspirasi Sesuaikan UU
-
Elektabilitas Airlangga Hartarto Anjlok, Golkar Diminta Pilih Kader yang Layak
-
Gara-gara Kebanyakan Tebar Baliho, Pengamat Ini Sebut Elektabilitas Airlangga Hartarto Jadi Rendah
-
Pemilu 2024 Disebut Momen Kebangkitan Golkar, Pengamat: Jadi Lokomotif Pembangunan
-
Berkunjung ke Makassar, Penjual Pisang Epe Teriak Airlangga Hartarto Presiden
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
Terkini
-
Wajib Skrining BPJS Kesehatan Mulai September 2025, Ini Tujuan dan Caranya
-
Muktamar PPP Bursa Caketum Memanas: Husnan Bey Fananie Deklarasi, Gus Idror Konsolidasi Internal
-
Viral Poster Kekesalan WNI di Sydney Marathon: 'Larilah DPR, Lari dari Tanggung Jawab!'
-
Viral PHK Massal Gudang Garam di Tuban, Isak Tangis Karyawan Pecah dan Soroti Kondisi Dunia Kerja
-
Bukan Saya, Anggota PSI Klarifikasi Usai Wajahnya Mirip Driver Ojol yang Dipanggil Wapres Gibran
-
Bukan Kader PSI, Inilah Driver Ojol Asli yang Bertemu Gibran di Istana Wapres
-
Terungkap Video Ibu Jilbab Pink yang Viral Bukan AI, Keluarga: Jangan Terprovokasi
-
Sadis! Anggota TNI Tembak Mati Warga Gegara Ribut Duit Parkir, Pratu TB Resmi Tersangka
-
DPR Resmi Hentikan Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri, Ini Kata Golkar
-
Kekayaan Riza Chalid Dari Mana? Tak Cuma Minyak, Ada Minuman hingga Kelapa Sawit