Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti melihat betapa sulitnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mengerek elektabilitasnya sebagai calon kandidat di Pemilihan Presiden 2024.
Itu dibuktikan dengan elektabilitas Airlangga yang terus di bawah 1 persen. Padahal sudah melakukan sosialisasi setahun terakhir.
Kalau melihat hasil survei Voxpol Center, tingkat keterpilihan Airlangga hanya mencapai 0,8 persen. Bahkan menurut hasil riset Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu meraih 0,2 persen.
Padahal menurut Ray, Airlangga Hartarto sudah memegang jabatan strategis bahkan rajin memasang baliho di sejumlah daerah.
"Susah (meningkatkan elektabilitas Airlangga) karena sekarang ini, kan, yang paling penting itu bagaimana mengeluarkan prestasi juga. Jadi kalau enggak ada prestasi, enggak ada sesuatu yang bisa dipercakapkan orang, apalagi yang bersangkutan ritmenya itu-itu saja," kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/1/2022).
"Jadi, sekalipun membuat baliho, spanduk di mana-mana, nanti mungkin iklan di berbagai media televisi, ya, ada kenaikan, tapi enggak signifikan. Bahkan, boleh jadi enggak sebanding dengan (dana) yang dikeluarkan," sambungnya.
Menurut Ray, Airlangga takkan memiliki prestasi dan menjadi perbincangan publik karena masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keterikatan tersebut dinilainya tidak membuat Airlangg menjadi luwes bergerak.
"Dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, kalau Pak Airlangga berada dalam posisi bagian dari anggota kabinet itu akan sangat sulit beliau menggeliatkan pandangan-pandangan politiknya. Itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat ini," bebernya.
"Tapi, kan, enggak mungkin juga Pak Airlangga keluar dari kabinet. Kita enggak tahu, kan, apakah mau keluar ataukah tidak," sambungnya.
Baca Juga: Sekber Duetkan Prabowo-Jokowi, Posisi Golkar Tegak Lurus Aturan, Minta Aspirasi Sesuaikan UU
Lantas Ray melihat kalau Airlangga masih memiliki waktu hingga 2023 untuk memoles reputasinya. Namun, jika setahun menjelang pemilihan presiden (pilpres) kenaikan elektabilitasnya tidak signifikan atau di bawah 5 persen, maka bakal berdampak negatif terhadap partai.
"Kalau tetap elektabilitasnya setahun naik 2-3 persen, bagi saya, sudah enggak ada harapan lagi. Jadi, jangan dipaksakan karena akan berimbas terhadap elektabilitas partai." ujar dia.
Selain itu, kondisi tersebut bakal kembali membuat internal Partai Golkar dilandai konflik. Pangkalnya, ademnya internal partai saat ini bukan jaminan Golkar solid.
"Internal Golkar yang sedang adem itu tidak dengan sendirinya tidak akan konflik kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang merasa terlalu memaksakan sampai Pak Airlangga didorong terus sebagai calon presiden. Mungkin secara internal akan ada penolakan," katanya menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Sekber Duetkan Prabowo-Jokowi, Posisi Golkar Tegak Lurus Aturan, Minta Aspirasi Sesuaikan UU
-
Elektabilitas Airlangga Hartarto Anjlok, Golkar Diminta Pilih Kader yang Layak
-
Gara-gara Kebanyakan Tebar Baliho, Pengamat Ini Sebut Elektabilitas Airlangga Hartarto Jadi Rendah
-
Pemilu 2024 Disebut Momen Kebangkitan Golkar, Pengamat: Jadi Lokomotif Pembangunan
-
Berkunjung ke Makassar, Penjual Pisang Epe Teriak Airlangga Hartarto Presiden
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!