Suara.com - Partai Golkar menegaskan tegak aturan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode. Hal itu menanggapi adanya deklarasi Prabowo Subianto dan Joko Widodo berduet di Pilpres 2024.
Diketahui deklarasi itu datang dari relawan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan posisi Golkar seusai dengan amanat undang-undang.
Sehingga Golkar tidak mendukung adanya deklarasi Prabowo-Jokowi, mengingat Jokowi sudah dua periode.
"Kan kita ada undang-undang. Golkar berdiri pada posisi melaksanakan undang-undang yang berlaku," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Doli sendiri mengaku tidak mengetahui adanya usulan dan deklarasi dari Sekber tersebut. Namun ia mengingatkan agar aspirasi atau usulan harus sesuai dengan aturan.
"Kalau sesuai undang-undang kan aspirasi yang paling ideal adalah yang dijalankan sesuai aturan perundang-undangan," kata Doli.
Namun begitu, Doli juga menghargai adanya pendapat-pendapat, termasuk apa yang dilakukan Sekber Prabowo-Jokowi.
"Kita kan negara demokratis, hargai berbagai pandangan dan pendapat. Kalau ada aspirasi usulkan apa-apa. Kami hargai saja karena ini kan namanya negara demokratis," ujar Doli.
Baca Juga: Tanggapi Deklarasi Duetkan Prabowo-Jokowi, Gerindra: Kita Nikmati Saja Dinamika Jelang Pilpres
Sekber Prabowo-Jokowi
Sebelumnya Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Joko Widodo berduet di Pilpres 2024.
"Kami dari Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G. Gisel.
Dalam deklarasi tersebut, Prabowo akan menjadi calon presiden. Sementara, Jokowi menjadi calon wakil presiden.
Alasan Prabowo Jokowi diduetkan dalam Pilpres 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi ekstrem yang selama ini terbentuk di masyarakat.
"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Puan Maharani Bakal Resmikan Pasar Legi Solo, Gibran: Kalau Saya Apa Nggak Boleh Toh?
-
Sebut Gaya Kepemimpinan Jokowi Tak Lagi Berwibawa, Pengamat: Keputusan Beliau Bisa Dijegal Seorang Menteri
-
Tanggapi Deklarasi Duetkan Prabowo-Jokowi, Gerindra: Kita Nikmati Saja Dinamika Jelang Pilpres
-
Tinjau Terowongan Dua Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Purwakarta, Jokowi: Harapan Kita akan Mengurangi Kemacetan
-
Tiga Menteri Jokowi Diundang PDIP Dapat Hidangan Sayur Lodeh Kesukaan Bung Karno, Apa Maknanya?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan
-
Detik-detik Tembok Sekolah di Palmerah Roboh: Udah Goyah, Lari Selamatkan Diri dari Api
-
Kementerian HAM Akan Kumpulkan Seluruh Data Hak Asasi Manusia Lewat Platform Ini