Suara.com - Hari ini, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi UU.
Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara maju selangkah.
Walau RUU sudah disahkan, Ketua Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia masih menanggapi usulan anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon agar ibu kota baru diberi nama Jokowi.
Menurut Doli seharusnya usulan Fadli disampaikan melalui fraksinya yang selama ini aktif mengikuti rapat pembahasan RUU.
"Ya saya kira harusnya kemarin pada saat kita membahas kan itu masih kita kosongin, selama ini kita kosongin. Nah kan Pak Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Gerindra kan ikut aktif. Nah waktu itu sebetulnya kalau memang ada usulan bisa diajukan," kata Doli DPR.
Nama Nusantara, kata Doli, sudah dipertimbangkan secara matang.
"Kalau kita kan misalnya orang tua anak mau lahir anak fopersiapkan namanya dengan baik, dicari istiqarah dulu yakan kemudian baca baca buku tanya sana tanya sini dicari lah filosofinya kayak apa historical ya apa," katanya.
"Kemarin oleh pemerintah mereka kan pernah mendiskusikan sampai 80 nama sampailah pilihannya ke Nusantara. Jadi saya kira Nusantara itu mewakili kita semua."
Nusantara, kata dia, mewakili secara sosio kultural.
Baca Juga: PKS Beberkan Alasan Tolak RUU Ibu Kota Negara, UU Cipta Kerja Disinggung
"Jadi saya kira penetapan nama Nusantara itulah yang terbaik bahwa kemudian ada orang yang tidak puas, tidak setuju ya itu biasa saja. Sama dengan misalnya loh kok nama anaknya itu, loh kok kan susah kita ini kan," kata dia.
Berita Terkait
-
Bandara IKN Kini Tak Hanya Layani VVIP, Tapi Bisa Penerbangan Komersial
-
Beban Jakarta Tak Berkurang Meski Ada IKN, Pramono: Saya Pikir Bakal Turun, Ternyata Enggak
-
Wapres Gibran Minta Mahasiswa ke IKN: Nilai Sendiri Kota Hantu atau Bukan
-
Kemenbud Luncurkan Buku Sejarah Ulang, Fadli Zon Tegaskan Bukan Ditulis Pemerintah
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar