Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera blak-blakan bicara soal alasan tolak RUU Ibu Kota Negara (IKN).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, fraksi PKS menolak RUU Ibu Kota Negara (IKN) di Rapat Paripurna.
Menurut Mardani, gagasan tersebut masih memiliki potensi masalah formil maupun substansif.
"Bismillah, @FPKSDPRRI sudah secara resmi menyatakan menolak RUU Ibu Kota Negara (IKN) untuk dilanjutkan ketahapan proses berikutnya," kata Mardani, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (18/1/2022).
Mardani menilai, proses RUU Ibu Kota Negara tersebut berlangsung cepat.
"Pansus pun dibentuk dalam waktu yang amat singkat. Dengan pembahasan yang cepat, sehingga dengan waktu yang terbatas amat berpotensi mengalami kelemahan-kelemahan, baik dalam hal penyerapan aspirasi di masyarakat maupun partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial," imbuhnya.
Mardani menyebut pembahasan terkait Ibu Kota Negara tersebut dinilai terburu-buru.
Menurutnya, hal tersebut memiliki dampak besar ke publik dan menjadikan amat beresiko.
Ia juga membandingkan dengan UU Cipta Kerja yang telah diputuskan MK inkonstitusional.
Baca Juga: Strategi PKS untuk Pilpres 2024 Dibongkar, Diprediksi Akan Sangat Bagus
"Putusan MK belum lama ini menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan. Tidak cukup jadi pembelanjaran?" pungkasnya.
Berita Terkait
-
Demo Tiduran di Jalan, PKL RS UKI Cawang Tolak Relokasi Pemkot Jaktim: Di Sana Cuma Genderuwo yang Beli!
-
Pengesahan RUU IKN Dihujani Interupsi Tapi Tetap Dilanjut, Ketua DPR Puan: Setelah Ini ya Bapak-bapak!
-
Pembahasan Ngebut RUU IKN di Tengah Pandemi Dikritik PKS, Ketua Pansus: Masa Nggak Boleh Mikirkan Masa Depan?
-
Strategi PKS untuk Pilpres 2024 Dibongkar, Diprediksi Akan Sangat Bagus
-
Rapat Belasan Jam Hingga Subuh Hari, DPR-Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa Ke Paripurna, PKS Menolak
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar