Suara.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengaku masih menunggu koordinasi dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam menutup akses masuk ke Indonesia guna mengantisipasi virus Covid-19 varian Omicron.
Meski dari data sementara bahwa penyebaran virus Omicron meningkat di Indonesia. Imigrasi tentunya tidak dapat sembarangan menutup akses kedatangan warga negara asing yang juga negaranya terdeteksi penyebaran virus itu untuk datang ke Indonesia.
"Imigrasi bukan di frontline sekarang. Tapi di line ke-2 begitu satgas mengatakan tutup imigrasi pasti tutup. Karena dimusim pandemi ini kekuasaan yang di depan adalah satgas dalam hal kesehatan," kata Direktur Kerja Sama Keimigrasian Kemenkumham RI, Agus Wijaya di Gedung Kemenkum HAM RI, Rabu (19/1/2022).
Maka itu, Agus Wijaya menyebut imigrasi hanya menunggu dari Satgas Covid-19 terkait permintaan penutupan akses masuk ke Indonesia.
"Jadi kami tidak bisa menentukan kapan tutup-bukanya. Jika satgas mengatakan tutup ya kita tutup, kalau buka ya kami buka," ungkapnya.
Meski begitu, kata Agus, Imigrasi sudah melakukan upaya untuk mengurangi akses masuk ke Indonesia dengan melakukan pembatasan pengurusan visa. Di mana, kata Agus, hanya visa hubungan keluarga, sosial budaya dan pendidikan dapat akses masuk ke Indonesia.
"Tapi untuk yang lain-lain seperti wisata dan lain-lain belum dibuka," ujarnya.
Tentunya juga, kata Agus, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk dapat akses masuk ke Indonesia terkait hal-hal kemanusiaan serta kepentingan untuk negara. Salah satunya seperti kedatangan vaksin.
"Pengecualian ada memang dalam hal kemanusiaan seperti kedatangan vaksin yang membawa kru, kemudian kemanusiaan macam-macam jika ada hubungan keluarga anak istri di indonesia diizinkan," ucapnya.
Baca Juga: Mantan Menkes Siti Fadilah Sebut Varian Omicron Cukup Dilawan dengan Obat, Tanpa Perlu Vaksin
"Kemudian proyek-proyek nasional yang membutuhkan dalam hal kemaslahatan kehidupan manusia itu yang bisa masuk."
Berita Terkait
-
Mantan Menkes Siti Fadilah Sebut Varian Omicron Cukup Dilawan dengan Obat, Tanpa Perlu Vaksin
-
Lebih Cepat dan Murah, Menkes Sebut Alat Deteksi Awal Omicron Rampung Akhir Januari
-
Cegah Penyebaran Omicron, Pemerintah Bakal Perketat Syarat Perjalanan Luar Negeri
-
Kasus COVID-19 Varian Delta dan Omicron Naik, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie: Pelonggaran Kebablasan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat