Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Kemhan Sewa Satelit Sebelum Ada Perintah Jokowi

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan perihal adanya perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Pertahanan untuk menyelamatkan slot Orbit 123 Bujur Timur pada 2015.

Namun Mahfud menyebut kontrak sewa satelit yang dilakukan Kemhan pada saat itu dilakukan sebelum adanya perintah dari Jokowi.

Mulanya, eks Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan kalau pihaknya diminta untuk membantu menyelamatkan slot Orbit 123 BT oleh Jokowi. Ia juga diminta oleh Rudiantara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk mengambil alih pengelolaan Orbit 123 BT.

"Dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 BT di Kemhan, 'benar' Presiden memberi arahan agar Slot Orbit tersebut diselamatkan, tentu tanpa melanggar aturan," kata Mahfud melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Rabu (19/1/2022).

Kemhan pada saat itu lantas melakukan penyewaan satelit untuk membangun Satuan Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) pada periode 2015. Saat itu, Kemhan menyewa satelit kepada PT Avanti Communication Limited.

Terkait itu, Mahfud menekankan bahwa penyewaan satelit justru dilakukan Kemhan sebelum adanya perintah Jokowi.

"Arahan itu disampaikan tanggal 4/12/15, tapi kontrak dengan perusahaan sudah dilakukan lebih dulu, tanggal 1/12/15," ujarnya.

Penyewaan satelit itu lantas menimbulkan masalah di mana Kemhan tetap melakukan penyewaan satelit meski tidak memiliki anggaran. Jokowi sempat meminta Menko Polhukam yang pada saat itu Wiranto untuk menyelesaikan masalah dari penyewaan satelit.

"Pada tanggal 13/10/17, ada lagi surat tentang arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan masalah yang saat itu muncul. Intinya, tetap diupayakan penyelamatan agar Indonesia tak kehilangan Slot Orbit," jelas Mahfud.

Baca Juga: Rajin Ungkap Kasus ke Publik, Mahfud MD kena Kritik: Seperti Enggak Punya Sistem, Masa Menteri Lapor ke Rakyat?

Oleh karena itu, Mahfud menyebut Kemenkopolhukam saat ini berada dalam posisi ikut berupaya untuk menyelamatkan Slot Orbit 123 yang tersandera oleh kontrak bermasalah.

Menurutnya pemerintah harus berjuang untuk menyelamatkan Slot Orbit 123 karena International Telecommunications Union (ITU) memberi perpanjangan penggunaan slot sampai November 2024, tapi dengan meminta 36 bulan sebelum itu semua kontrak dan spesifikasi teknisnya sudah jelas.

"Padahal sampai sekarang (sudah tinggal 34 bulan) belum ada syarat itu. Kita berharap Menkominfo dan Menhan bisa mengatasi masalah ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud sempat menanggapi adanya penilaian terhadap dirinya ingin lepas tangan dari kasus tersebut. Diketahui Mahfud kekinian harus meneruskan arahan Jokowi supaya Indonesia tidak kehilangan Slot Orbit 123 BT.

"Kalau saya mau lepas tangan, kan tinggal diam dan membiarkan masalah itu sambil duduk dengan nyaman."