Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memberikan balasan telak kepada Anies Baswedan.
Gembong kesal lantaran Anies Baswedan menyindir slogan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu 'kerja, kerja, kerja'.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Gembong mengatakan slogan Jokowi tersebut bukan sekedar semboyan.
Jokowi dinilai benar-benar mewujudkan segudang prestasi selama pemerintahannya.
Di samping itu, Gembong justru membandingkan dengan kinerja Anies Baswedan selama memimpin Jakarta.
"Pak Jokowi kerja, kerja, kerja tapi ada hasilnya. Tapi yang satu (Anies Baswedan), gagasan, gagasan, gagasan, enggak ada wujudnya," kata Gembong, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (24/1/2022).
Lebih lanjut, Gembong mengatakan seluruh program Anies dalam janji kampanye tak ada yang terealisasi.
Ia meminta Anies untuk berkaca sebelum memberikan kritik kepada Jokowi.
"Dia menyindir tapi enggak bisa apa-apa, selama 4 tahun program yang murni dari gagasan pak Anies apa sih? Apa itu jalan? Kan enggak. Apa yang bisa dibanggakan dengan gagasan yang dicanangkan untuk bangun Jakarta? Kan enggak ada," bebernya.
Baca Juga: Sujiwo Tejo Singgung Kader PDIP Songong: Mending Pecat Aja
Tak hanya itu, Gembong juga mengatakan bahwa program JIS bukan murni program Anies.
Anies disebut termakan omongannya sendiri yang pernah mengkritik pemimpin yang hanya bisa membangun bangunan fisik.
"Pak Anies dulu bilang kalau cuma bangunan fisik Firaun juga bisa, itu yang disampaikan Anies. Lah tapi sekarang dia membanggakan bangunan fisik," ujarnya.
"Dulu mengatakan bangunan fisik tidak penting atau siapapun bisa melakukan itu, tali sekarang dia membanggakan itu yang notabene bukan buah pikirnya sendiri," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyentil slogan Jokowi yaitu 'kerja, kerja, kerja'.
"Sebagai penutup, apa yang kita kerjakan di Jakarta itu ada tiga level. Setiap karya dibelakangnya ada narasi, sebelum narasi ada gagasan, tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada kebijakan tanpa gagasan," ucapnya.
Berita Terkait
-
Berkunjung Ke Pasar, Jokowi Beli Cabe 2 Kg dan Berikan Uang 1,2 Juta Pada Pedagang
-
Saling Sindir, Taufik Gerindra: Masak Mau Dibandingkan sama Anies, Giring Mending Balik Nyanyi Saja Dah
-
Sujiwo Tejo Singgung Kader PDIP Songong: Mending Pecat Aja
-
Gerakan Pilihan Sunda Bakal Laporkan Arteria Dahlan ke MKD Rabu Besok
-
Beri Pujian Megawati, Rocky Gerung Ngaku Punya Kesamaan Soal Hal Ini
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Jembatan dan Sekolah Masih Jadi PR, Muzakir Manaf Buka-bukaan Soal Kondisi Terkini Aceh Pascabencana
-
Tangis Penyesalan Noel di Sidang Korupsi K3: Saya Seharusnya Lebih Hati-hati
-
Perempuan Menjaga Pangan dan Alam, Mengapa Justru Paling Rentan terhadap Krisis Iklim?
-
Angka Kecurangan Capai 99 Persen, Ada Apa dengan Fakultas Kedokteran di SNBT 2026?
-
Ironi Awak Kapal Perikanan: Banting Tulang di Tengah Laut, Pulang Malah Nombok Utang ke Majikan
-
Biadab! Sambil Hujan-hujanan, Pria Mabuk di Tangsel Cabuli Bocah Saat Main Petak Umpet
-
Vivace E Menjawab Kebutuhan Rumah Modern yang Estetik, Aman, dan Ramah Anak
-
Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?
-
Asa Baru Pascabencana: Anggaran Rp100 Triliun Disetujui DPR untuk Pulihkan Sumatra!
-
Bawa Mandat Prabowo Terkait RUU Polri, Menkum: UU Sudah Berlaku Dua Dekade, Perlu Disesuaikan