Suara.com - Pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) Presiden, legislatif, dan Kepala Daerah telah ditetapkan.
Melalui rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga DKPPN pada Senin (24/1/2022) menetapkan pemilu akan digelar serentak pada 14 Februari 2024.
Berbagai lapisan masyarakat hingga para politisi menyambut baik keputusan tersebut. Termasuk politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, penetapan hari pemilu menandakan berakhirnya momentum bagi para pendukung perpanjangan jabatan presiden tiga periode.
"Pihak-pihak yang ingin presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 tidak punya momentum lagi," ungkap Fahri Hamzah dalam cuitan di Twitternya, Selasa (25/1/2022).
Menurutnya, dengan penetapan jadwal pemilu maka yang perlu dilakukan adalah menyukseskannya.
"Sekarang momentum kita adalah suksesi politik nasional yang sudah terjadwal sesuai tradisi kita lima tahunan yang telah disepakati oleh Legislatif dan Eksekutif," imbuhnya.
Pada cuitan lainnya, Fahri juga menyatakan bahwa partainya menyiapkan kandidat yang siap bersaing di laga politik lima tahunan tersebut.
"Kami di @partaigeloraid menyambut dan menyiapkan kandidat (legislatif dan eksekutif) yang terbaik bagi Pemilu 2024," ungkap Fahri.
Baca Juga: Emak-Emak Zumba Tak Mau Kalah Lihat Geng Cewek Bikin Video Dance, Aksinya Bikin Ngakak
Tak hanya itu, ia berharap aturan presidential threshold (ambang batas perolehan suara partai untuk mengajukan kandidat presiden) dihapuskan.
"Kami tetap menunggu keputusan @officialMKRI semoga PT dihapus, lalu putra-putri terbaik bangsa ini dapat bertarung di ajang Pilpres yang akan datang,"imbuhnya.
Di Indonesia sejak 2019, presidential threshold atau ambang batas untuk partai minimah mendapatkan 25 persen suarauntuk bisa menyalonkan presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu