Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara terkait temuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
Firli mengatakan kerangkeng itu memang dimanfaatkan Terbit Rencana untuk para pekerjanya.
"Ya memang ada kita menemukan ada bangunan yang dimanfaatkan oleh Bupati Langkat untuk beberapa warga yang membantu pekerjaannya," kata Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Namun, Firli tidak menangapi lebih dalam perkara yang kini tengah menyita perhatian publik itu.
Lantaran itu, Firli menyerahkan proses hukum lebih lanjut mengenai temuan kerangkeng manusia ke pihak kepolisian.
"Selebihnya dari itu, karena itu menyangkut mungkin saja proses hukum yang lain maka tentu ada Kapolda, aparat penegak hukum Polri yang akan menindaklanjuti," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, meminta aparat penegak hukum tidak pandang bulu melakukan penyelidikan terhadap temuan kerangkeng berisi manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Terbit sendiri diketahui memang merupakan kader Partai Golkar.
"Kita tentunya negara kita kan negara hukum, kita negara hukum itu tidak memandang bulu siapapun," kata Adies ditemui di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Adies mengatakan, seluruh kader Golkar sudah diajarkan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Jika hal itu dilanggar, maka aparat dipersilakan untuk menindak.
"Jadi tentunya sebagai kader partai kita kan selalu diajarkan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, jadi kami secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum untuk meneliti dan menyelidiki, apa latar belakang sehingga ada kerangkeng di sana," ungkapnya.
Untuk itu, Adies meminta aparat penegak hukum tak sungkan dalam melakukan penyelidikan kasus tersebut.
"Kita tidak mau berprasangka buruk, tetapi tentunya sebagai kader partai sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, harus menjunjung tinggi hak hak hidup manusia," tuturnya.
"Hak asasi manusia dan hal-hal yang seandainya diduga melanggar hak-hak asasi ya silakan aparat penegak hukum melakukan penindakan secara tegas," sambungnya.
Untuk diketahui, Kerangkeng berisi manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (24/1/2022).
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat, pelaporan tersebut dilakukan karena kerangkeng manusia tersebut kuat diduga sebagai alat penyiksaan serta perbudakan.
Berita Terkait
-
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi soal Kepala Daerah Pelihara Satwa Dilindungi: Itu Tak Usah Diimbau
-
Kutuk Perbudakan Manusia, Puan Maharani Desak Polri Usut Tuntas Temuan Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat
-
Partai Golkar Minta Aparat Penegak Hukum Tak Pandang Bulu dalam Menyelidiki Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus