Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menyebut keputusan penunjukkan nama Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan kewenangan undang-undang.
Pernyataan tersebut menyusul nama-nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, Mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana, mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang digadang-gadang sebagai Kepala Otorita IKN.
"Karena kan soal nama -nama yang muncul tergantung Jokowi, itu kan kewenangan yang diberikan oleh UU," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (27/1/2022).
Kendati demikian, nama-nama yang mencuat di publik tersebut memiliki kemungkinan -kemungkinan iya atau tidak dipilih Jokowi.
"Jadi hari ini yang tahu persis siapa ya Jokowi. Soal spekulasi nama Ahok, nama Ridwan Kamil, nama-nama yang lain itu masih serba mungkin. Mungkin iya, mungkin tidak," ucap dia.
Kendati demikian, Dosen Universitas Al Azhar itu menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk memilih kandidat calon Kepala Otorita yang profesional dan bukan orang yang bermasalah dan mendapat dukungan dari publik.
"Kandidat yang dipilih harus yang mampu, mereka (kandidat) yang tidak bermasalah dan mereka juga didukung oleh publik, itu penting," ucap dia.
Ketika ditanya nama Ahok disebut-sebut memenuhi kriteria sebagai Calon Kepala Otorita karena memiliki pengalaman, Ujang menuturkan masih banyak kandidat yang lebih berintegritas dan bukanlah seorang terpidana.
"Masa nggak ada orang lain, selain Ahok sih. Di Indonesia banyak orang yang bersih banyak orang yang pintar, bukan terpidana berintegritas selain Ahok," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional