Ogah Ikutin PDIP Sodorkan Nama Kepala Otorita IKN ke Presiden, Nasdem: Surya Paloh Tahu Batasan

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan pihaknya enggan mengikuti langkah PDIP yang menyodorkan nama ke Presiden Joko Widodo untuk jadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Menurutnya, Surya Paloh sebagai ketua umum partai tahu batasan.

"Nasdem tidak merekomendasi orang karena ketua umum kami tahu batasan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Menurutnya, soal Kepala Otorita IKN merupakan kewenangan presiden Jokowi. Ia mengatakan, Jokowi paling tahu kriteria yang nantinya akan ditunjuk sebagai pemimpin IKN.

Kendati begitu, Ali mengatakan di Nasdem banyak kader-kader yang mumpuni dan punya kapabilitas pimpin IKN. Namun Nasdem disebutnya enggan merekomendasikan ke presiden.

"Walaupun di kader Nasdem banyak kader yang punya kapasitas contoh seperti Enggar beliau mantan ketua Rei, mantan Mentri, mantan anggota DPR RI tapi Nasdem tidak akan merekomendasi nama," tuturnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Ahok, di antara nama-nama yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).

Untuk memimpin ibu kota negara Nusantara dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan pemahaman terhadap tata kota, kata Hasto.

Sosok tersebut juga mesti bisa memadukan antara gambaran smart city dan aspek kultural.

Baca Juga: Pengamat Ini Sebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sulit Menjadi Kepala Otorita IKN Lantaran Beda Pandangan Politik

"Untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia dan juga dari pandangan geopolitik, di mana sejak zaman Bung Karno Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi."