Soal Polemik 198 Pesantren Terafiliasi Terorisme, Sekjen PKS: BNPT Jangan Mudah Bikin Gejolak Kegaduhan

Suara.com - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyayangkan pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut ada 198 pesantren terafiliasi dengan gerakan terorisme.

Menurutnya Anggota Komisi III DPR tersebut, pernyataan itu tidak sepatutnya disampaikan ke publik. 

"Sebenarnya bahasa-bahasa begini bagusnya oleh lembaga yang sangat sensitif tidak perlu keluar ke publik. Itu cukup intelijen saja dan cukup ditutup," kata Aboe ditemui di acara pembukaan Rakernas PKS, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (31/1/2022).

Selain itu, ia juga mempertanyakan soal 198 pesantren yang disebut terafiliasi terorisme itu. Menurutnya, Indonesia juga banyak tokoh-tokoh yang berjuang dengan latar belakang sebagai santri di pesantren. 

Sehingga menurutnya, BNPT jangan mudah membuat kegaduhan dengan pernyataannya. 

"Jadi jangan mudah bikin gejolak kegaduhan keumatan yang cukup merepotkan di ujung-ujung tahun politik seperti ini," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Aboe pun mengingatkan agar BNPT tidak mengulangi pernyataan tersebut. Menurutnya, hal itu bisa disampaikan dalam forum resmi misalnya di Rapat dengan Komisi III DPR. 

"Kalau mau bicara khusus dengan komisi III (DPR) bicara khusus, jangan dipublik di komisi III dikeluarkan sehingga kita bisa menyisir. Semua juga tidak meyakinkan hal itu, tetapi kami tetap menerima masukan itu sebagai evaluasi," katanya. 

Sebelumnya, BNPT menjelaskan soal polemik 198 pesantren yang dicap terafiliasi jaringan teror. 

Baca Juga: Hindari Fitnah, BNPT Didesak Buka Data 198 Pondok Pesantren Berafiliasi dengan Organisasi Teroris

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Minggu (30/1/2022), menjelaskan soal Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. 

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/22). 

Pernyataan itu langsung ditanggapi sebagian kecil kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia. 

“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,” kata Ahmad. 

Menurut dia sejatinya data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. 

Ia menjelaskan, data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua stakeholder.