Suara.com - Komisi IX DPR kecewa dan menunda agenda rapat dengar pendapat dengan pengurus Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan alasan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir tanpa alasan dan hanya mendelegasikan kepada pengurus lain.
Rapat hari ini agendanya untuk membahas tiga hal. Pertama, evaluasi kinerja tahun 2021 dan perencanaan program tahun 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ketiga, perlindungan pekerja migran.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengatakan "saya jujur saja pak, saya agak kecewa pak membaca surat yang baru kami terima pagi ini. Sebetulnya kalau didelegasikan sih nggak ada masalah, tapi alasannya juga tidak ada pak."
"Dan sebagai pimpinan rapat saya rasa kita tunda dulu ya rapatnya sampai ada kejelasan rapat berikutnya. Pak kepala kita harapkan hadir di Komisi IX DPR. Setidaknya kalau tidak hadir ya ada alasanlah apakah apalah gitu, ini kan tidak ada alasan yang jelas nih."
Sebelum menutup rapat, Charles membacakan surat dari Benny.
"Saya bacakan ya surat dari kepala BP2MI hanya menunjuk ya bapak saudara Inspektur Jenderal Ahmad Kartiko itu saja, tidak ada alasan ketidakhadiran karena apa," ujar Charles.
"Jadi saya sebagai pimpinan rapat hari ini kita tunda rapatnya sampai pada waktu yang kita tentukan kembali. Rapat kami tutup, terima kasih," kata Charles.
Sebelum rapat ditutup, anggota Komisi IX Darul Siska interupsi.
"Ini kan rapat yang penting ya, karena kita ingin mendapat laporan 2021 dan proyeksi kerja 2022. Cuma sayang pak kepala nggak ada, pak sestama juga PLT, dan saya lihat ini juga pejabat yang juga baru semua, kita belum diperkenalkan oleh kepalanya," kata Darul.
Baca Juga: Buruh Migran Asal Malaysia di Karantina di Surabaya, Ini Lokasinya
"Mungkin barangkali ada baiknya rapat ini kita tunda dulu aja sampe pak kepala nya berkenan hadir. Supaya kita bisa lebih komperhensif dan tuntas pembahasan kita."
Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menyebut sikap Benny tidak menghargai Komisi IX.
"Dalam hal ini saya rasa pak kepala tidak menghargai forum kita, jadi saya usul rapat dibatalkan. Ini benar-benar tidak menghargai mitranya saya rasa dalam hal ini pak ketua," kata Nadlifah.
Berita Terkait
- 
            
              Kursi Wamenaker Kosong, DPR Serahkan ke Prabowo Ajukan 2 Syarat Mutlak!
 - 
            
              DPR Geram! Korupsi Wamenaker Noel Disebut Jadi 'Beban' Baru Iklim Usaha yang Tertekan
 - 
            
              DPR Sentil BGN: Jangan Cuma Kejar 'Setoran', Izin Penyedia Makanan Berbahaya Wajib Dicabut!
 - 
            
              Sebar Hoaks? Bareskrim Ungkap Konsekuensi Benny Rhamdani usai Tak Bisa Buktikan Sosok T di Kasus Judol
 - 
            
              Plin-plan Diperiksa Kasus Judi Online, Benny Rhamdani Mendadak Tak Bisa Jawab Sosok T di Bareskrim, Kenapa?
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Inflasi Jakarta Lebih Tinggi dari Nasional? Gubernur DKI Klaim Ekonomi Tetap Terkendali
 - 
            
              Gubernur Riau Terjaring OTT, Cak Imin Minta Kader PKB Tenang dan Tunggu Keterangan KPK
 - 
            
              Dicap Tak Layak Diberi Gelar Pahlawan, Romo Magnis Suseno Kuliti 'Dosa-dosa' Soeharto Penguasa Orba
 - 
            
              Gubernur Riau Kena OTT KPK, PKB Bakal Siapkan Sanksi?
 - 
            
              Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Puan Singgung Rekam Jejak: Harus Dikaji Dengan Baik
 - 
            
              Dapat 'Restu' BNN usai Ditangkap Kasus Narkoba, Onad Bakal Direhab di Sini
 - 
            
              PPATK Klaim Berhasil Tekan Judi Online! Triliunan Rupiah Berhasil Diselamatkan
 - 
            
              11 Tahun di Penjara, Korban Tragedi 1965: kalau Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Kami Tidak Rela!
 - 
            
              Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Butuh Ekosistem Bisnis yang Kolaboratif dan Berorientasi Inovasi
 - 
            
              Usulan Gelar Pahlawan Bagi Soeharto Dianggap Mengerikan, Mengapa?