Suara.com - Komisi IX DPR kecewa dan menunda agenda rapat dengar pendapat dengan pengurus Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan alasan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir tanpa alasan dan hanya mendelegasikan kepada pengurus lain.
Rapat hari ini agendanya untuk membahas tiga hal. Pertama, evaluasi kinerja tahun 2021 dan perencanaan program tahun 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ketiga, perlindungan pekerja migran.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengatakan "saya jujur saja pak, saya agak kecewa pak membaca surat yang baru kami terima pagi ini. Sebetulnya kalau didelegasikan sih nggak ada masalah, tapi alasannya juga tidak ada pak."
"Dan sebagai pimpinan rapat saya rasa kita tunda dulu ya rapatnya sampai ada kejelasan rapat berikutnya. Pak kepala kita harapkan hadir di Komisi IX DPR. Setidaknya kalau tidak hadir ya ada alasanlah apakah apalah gitu, ini kan tidak ada alasan yang jelas nih."
Sebelum menutup rapat, Charles membacakan surat dari Benny.
"Saya bacakan ya surat dari kepala BP2MI hanya menunjuk ya bapak saudara Inspektur Jenderal Ahmad Kartiko itu saja, tidak ada alasan ketidakhadiran karena apa," ujar Charles.
"Jadi saya sebagai pimpinan rapat hari ini kita tunda rapatnya sampai pada waktu yang kita tentukan kembali. Rapat kami tutup, terima kasih," kata Charles.
Sebelum rapat ditutup, anggota Komisi IX Darul Siska interupsi.
"Ini kan rapat yang penting ya, karena kita ingin mendapat laporan 2021 dan proyeksi kerja 2022. Cuma sayang pak kepala nggak ada, pak sestama juga PLT, dan saya lihat ini juga pejabat yang juga baru semua, kita belum diperkenalkan oleh kepalanya," kata Darul.
Baca Juga: Buruh Migran Asal Malaysia di Karantina di Surabaya, Ini Lokasinya
"Mungkin barangkali ada baiknya rapat ini kita tunda dulu aja sampe pak kepala nya berkenan hadir. Supaya kita bisa lebih komperhensif dan tuntas pembahasan kita."
Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menyebut sikap Benny tidak menghargai Komisi IX.
"Dalam hal ini saya rasa pak kepala tidak menghargai forum kita, jadi saya usul rapat dibatalkan. Ini benar-benar tidak menghargai mitranya saya rasa dalam hal ini pak ketua," kata Nadlifah.
Berita Terkait
-
Kursi Wamenaker Kosong, DPR Serahkan ke Prabowo Ajukan 2 Syarat Mutlak!
-
DPR Geram! Korupsi Wamenaker Noel Disebut Jadi 'Beban' Baru Iklim Usaha yang Tertekan
-
DPR Sentil BGN: Jangan Cuma Kejar 'Setoran', Izin Penyedia Makanan Berbahaya Wajib Dicabut!
-
Sebar Hoaks? Bareskrim Ungkap Konsekuensi Benny Rhamdani usai Tak Bisa Buktikan Sosok T di Kasus Judol
-
Plin-plan Diperiksa Kasus Judi Online, Benny Rhamdani Mendadak Tak Bisa Jawab Sosok T di Bareskrim, Kenapa?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO