Suara.com - Masyarakat pesisir Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi korban penggusuran ruang hidup pada 31 Januari 2022 lalu. Dalam catatan Front Perjuangan Rakyat (FPR), penggusuran itu merupakan upaya menyiapkan lokasi untuk berbagai proyek pemerintah dengan alasan revitalisasi kawasan pantai, salah satunya untuk pembangunan sentra kuliner Bulukumba.
Bertepatan dengan HUT Kabupaten Bulukumba ke-62 pada Jumat (4/2/2022), FPR Sulsel, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel dan korban penggusuran menggelar konfrensi pers secara daring terkait kasus tersebut.
WALHI Sulsel menilai gelaran momen HUT Kabupaten Bulukumba sangat kontradiktif dengan kondisi kekinian masyarakat pesisir Pantai Merpati. Sebab, tema yang diangkat, yakni 'Sehat dan Produktif Menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera.'
"Pemkab Bulukumba mengusung tema yang sangat kontradiktif dengan keadaan masyarakat pesisir Pantai Merpati," kata Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi.
Slamet menyampaikan, 159 jiwa penduduk pesisir Pantai Merpati saat ini hidup dalam ketidakpastian. Artinya, tema HUT ke-62 Kabupaten Bulukumba, dalam pandangan WALHI Sulsel rasanya sangat tidak tepat.
"Jadi saya rasa, HUT ke- 62 Kabupaten Bulukumba hari ini atau tahun ini sangat jauh dari tema yang mereka usung, mana maju dan sejahtera tapi ada 159 rakyat yang mereka abaikan," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, seorang korban penggusuran Hasna mengutuk aksi sewenang-wenang yang dilakukan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan jajarannya tersebut. Lantaran, Pemkab Bulukumba tidak memberikan solusi sama sekali usai penggusuran terjadi.
Sebelumnya, warga pesisir Pantai Merpati mendapat ultimatum dari pihak Kecamatan Ujung Bulu perihal pengosongan pesisir pantai Merpati. Masyarakat, kata Hasna, hanya diberi tenggat waktu sampai 15 Januari 2022.
Kepada pihak Kecamatan, Hasna menyampaikan, kepada pemerintah agar mencari solusi penggusuran yang dilakukan terhadap masyarakat di pesisir Pantai Merpati.
"Saya tidak keberatan untuk digusur, cuma saya minta solusi untuk di mana saya ditempat tinggalkan, karena saya tidak ada tempat tinggal selama ini. Setelah itu Pak Camat bilang akan menyampaikan."
Setelah menunggu kabar dan tidak ada kepastian, Hasna dan masyarakat pesisir Pantai Merpati menyambagi Kantor Bupati Bulukumba dan menggelar aksi di sana pada Kamis, (13/1/2022).
Dalam aksi itu, Hasna mengungkapkan Bupati Bulukumba tidak berjanji akan membangunkan rumah untuk nelayan.
"Saya akan bangunkan rumah untuk nelayan, itu saya tidak janji karena 2023 akan dibangunkan tapi tidak janji," ucap Hasna menirukan ucapan Bupati.
Gerah dengan pernyataan Bupati Bulukumba, Hasna dan masyarakat pesisir Pantai Merpati mencoba mengadu ke Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba.
Mereka diterima baik oleh salah satu anggota DPRD. Saat pertemuan tersebut, sang legislator tersebut meminta agar ditentukan terlebih dulu lokasi bagi tempat tinggal masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek